Network
PEMBRITA BOGOR - Kisah seorang guru di Pangandaran, Jawa Barat, menjadi viral usai video pengakuannya mengundurkan diri dari PNS tersebar di media sosial TikTok.
Adalah Husein, sosok guru muda mantan anggota PNS di Pangandaran. Pria ini menceritakaan praktik diduga pungli di lingkup Pemerintah Pangandaran hingga diancam dipecat karena melaporkan hal tersebut.
Kisah bermula dari Husein yang ditagih sejumlah uang saat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2020 dengan alasan transportasi, padahal sebelumnya ia sudah menerima surat tugas dengan detail anggaran yang dibiayai negara.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Kabupaten Pangandaran, Tidak Berpotensi Tsunami
"H-seminggu (latsar) kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh, ikut nggak ikut sama rombongan (harus bayar). Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung, ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar," jelasnya.
Saat itu Husein tidak punya pilihan selain membayar uang transport yang diminta. Namun, saat latsar berlangsung, ia ditagih lagi uang sebesar Rp 350.000.
"Waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp 350.000. Ya walaupun under Rp 1 juta lah bagi beberapa orang mungkin nggak seberapa, tapi bagi kita nih, agak berpengaruh gitu, apalagi waktu itu tuh kita gaji selama tiga bulan belum dibayar, lagi dirapel katanya gitu," terangnya.
Baca Juga: Sudah Dibuka Sejak Kemarin, Objek Wisata di Pangandaran Akan Kembali Ditutup Jika Langgar Prokes
Penagihan kedua saat pelatihan dasar berlangsung membuat Husein keberatan. Kepada sang penagih ia sampai bilang bahwa dirinya tidak punya uang sama sekali sambil menyertakan tangkapan layar isi rekeningnya.
Akhirnya Husein pun memutuskan untuk melaporkan praktik penagihan uang itu ke laman lapor.go.id.
"Saya lapor aja di lapor.go.id. Saya kasih cantumannya, saya kasih screenshoot-an penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan dengan teman-teman saya. Nggak lama dari laporan yang saya kirim, dicari siapa yang lapor," sambungnya.
Husein tak bisa melihat orang lain dituding sebagai pelapor, sehingga ia pun mengaku bahwa dirinya lah yang melaporkan praktik penagihan uang saat latsar ke situs tersebut.
"Saya ngaku aja bahwa itu saya yang lapor, dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran," ucapnya.
Di kantor itu, Husein dikepung 12 orang dengan posisi ponselnya wajib di simpan.
Baca Juga: Pantai Pangandaran Dibanjiri Wisatawan, Begini Respon Susi Pudjiastuti dan Ridwan Kamil
"Ditanya-tanya kenapa ngelapor, saya bilang ya karena saya keberatan saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa," tuturnya.
Selanjutnya pihak dari kantor BKPSDM Pangandaran pun mengatakan bahwa uang (untuk latsar) sebenarnya ada, tapi dialihkan untuk Covid-19.
Untuk memastikan kebenaran alasan itu, Husein pun meminta surat perpindahan dana agar ia bisa menurunkan laporan di situs lapor.go.id.
Tapi, pihak BKPSDM Pangandaran kembali beralasan dengan mengatakan bahwa sebenarnya uang (untuk latsar) tidak ada sebab sedari awal tidak disiapkan mengingat mulanya pelatihan digelar online.
Husein pun bingung, mengapa setelah ia minta surat perpindahan dana, alasan penagihan uang justru berbeda dengan argumen sebelumnya.
"Ada 6 jam kali saya di kantor, disidang, disuruh nurunin (laporan), diancam dipecat, 'kamu' katanya 'kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena dianggap merusak nama baik instansi' saya bilang dengan polosnya 'ya sudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga' dari situ bingung aja mereka," ucapnya.
Baca Juga: Polisi Turun Tangan, Spanduk Pungli Rp 2.000 di Jalan Alternatif Ciawi Bogor Kini Dicopot
Selanjutnya masalah ini merambat hingga pihak BKPSDM Pangandaran mengincar sekolah tempat Husein mengajar dan dicari-cari kesalahannya.
"Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Saya merasa dirugiin, (karena) diancamnya ke orang lain," sambungnya.
Ancaman lain yang dilayangkan jika Husein tidak menurunkan laporannya adalah SK se-Kabupaten tidak akan diturunkan. Saat itu Husein pun diserang oleh anggota CPNS yang lain karena laporan tersebut.
Karena banyak orang lain yang ikut dirugikan akibat laporannya, seminggu setelah disidang, Husein pun memutuskan mencabut laporannya.
"Ya sudah lah saya capek karena banyak yang dirugiin, saya nurunin laporan," kata Husein.
Berselang beberapa waktu hingga Maret 2022, Husein bercerita bahwa ada kasus lain di lingkup CPNS Pangandaran.
"Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kaya saya gitu, saya disidang kayak saya itu koruptor, saya itu pembunuh gitu, segitunya lah pokoknya, tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya," pikir Husein.
Guru muda ini mengaku sakit hati karena beda perlakuan yang diberikan kepadanya dengan CPNS maling uang kas. Ia pun memutuskan pindah ke Kota Bandung sambil menunggu surat pemecatan yang tak kunjung turun.
"Setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar-keluar. Ya sudah saya memutuskan untuk mengundurkan diri aja," kata Husein.
Baca Juga: Pemutakhiran Data Mandiri PNS Diperpanjang hingga Akhir Oktober, Berikut Alasannya
"Berat sih, orang tua juga berat gitu, ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa, cuma ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya mohon banget untuk Pemerintah Pangandaran, udah lah orang-orang kayak gitu jangan dipakai terus," tuturnya.
Dapatkan update berita pilihan seputar Bogor, Jawa Barat, isu nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru.***
