Menkeu Sri Mulyani Tanggapi Masalah Pembayaran UKT ITB: Negara Harus Lindungi Mahasiswa dari Jerat Pinjol

- 30 Januari 2024, 19:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampikan laporan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampikan laporan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024). /Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

Sri Mulyani: Negara Harus Berperan Aktif dalam Pendidikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah acara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah acara. /Foto: ANTARA/Puspa Perwirasari

Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 2,4 persen, lebih rendah dari proyeksi tahun 2023.

Dalam konteks ini, Sri Mulyani menekankan tanggung jawab negara dalam mendukung generasi muda untuk menyelesaikan pendidikannya.

Baca Juga: Ngeri! Mahasiswa Disuruh Bayar UKT Pakai Pinjol yang Bunganya Mencekik hingga 20 Persen, Begini Tanggapan ITB

"Poin saya adalah, sesuai dengan keinginan Indonesia jadi negara maju, dan negara maju identik dengan human capital, sumber daya yang baik kualitasnya, maka kita juga terus memperbaiki, mempertajam, meng-address berbagai isu mengenai human capital. Terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP," ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Sri Mulyani mencatat bahwa LPDP telah melakukan banyak modifikasi terhadap program bantuan biaya pendidikan.

Dengan berbagai program, seperti dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, hingga sektor kebudayaan, LPDP telah mengalami peningkatan signifikan dari Rp1 triliun menjadi hampir Rp139 triliun, dengan tambahan pendapatan dari investasi yang diperkirakan mendekati Rp150 triliun pada tahun ini.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Sri Mulyani berharap bahwa upaya negara ini dapat merumuskan kebijakan yang dapat dinikmati oleh masyarakat tak mampu, sehingga mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas human capital yang unggul.***

Halaman:

Editor: Muhammad Rizky Suryana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah