Network
PEMBRITA BOGOR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beri pandangannya terkait kontroversi pembayaran uang kuliah di ITB melalui pinjaman peer to peer atau pinjaman online (pinjol).
Ia mengungkapkan bahwa, meskipun menyadari kebutuhan mahasiswa akan dana pinjaman, saat ini sedang dibahas kemungkinan penggunaan model pinjaman student loan, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.
"Saat ini, terkait adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan dana pinjaman, kita sebetulnya sekarang sedang membahas di dalam Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan yang disebut student loan," ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat I KSSK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
Meskipun demikian, Sri Mulyani tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang dari model pembiayaan seperti itu, mengacu pada pengalaman Amerika Serikat.
Ia mengungkapkan kewaspadaannya terhadap potensi masalah, sambil menegaskan bahwa mereka bersama LPDP dan perbankan akan merumuskan solusi agar pinjaman tidak memberatkan mahasiswa.
"Tapi juga tetap mencegah terjadinya bahaya moral, dan tetap memberikan afirmasi terutama untuk orang-orang yang tidak mampu," ucapnya menekankan perlunya keseimbangan dalam desain kebijakan.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa LPDP sedang dalam proses membahas keberlanjutan dari pola pinjaman tersebut, dengan tujuan agar hasilnya dapat disampaikan dan diputuskan dalam Dewan Pengawas.
Sri Mulyani: Negara Harus Berperan Aktif dalam Pendidikan
Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 2,4 persen, lebih rendah dari proyeksi tahun 2023.
Dalam konteks ini, Sri Mulyani menekankan tanggung jawab negara dalam mendukung generasi muda untuk menyelesaikan pendidikannya.
"Poin saya adalah, sesuai dengan keinginan Indonesia jadi negara maju, dan negara maju identik dengan human capital, sumber daya yang baik kualitasnya, maka kita juga terus memperbaiki, mempertajam, meng-address berbagai isu mengenai human capital. Terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP," ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Sri Mulyani mencatat bahwa LPDP telah melakukan banyak modifikasi terhadap program bantuan biaya pendidikan.
Dengan berbagai program, seperti dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, hingga sektor kebudayaan, LPDP telah mengalami peningkatan signifikan dari Rp1 triliun menjadi hampir Rp139 triliun, dengan tambahan pendapatan dari investasi yang diperkirakan mendekati Rp150 triliun pada tahun ini.
Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Sri Mulyani berharap bahwa upaya negara ini dapat merumuskan kebijakan yang dapat dinikmati oleh masyarakat tak mampu, sehingga mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas human capital yang unggul.***
