PR BOGOR - Warga Jawa Tengah mengomplain soal Kartu Keluarga (KK) yang saat ini diatur minimal satu tahun sebagai salah satu syarat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Diberitakan di Pikiran-Rakyat.com, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerahnya, mendapati sejumlah orangtua yang konsultasi terkait KK tersebut.
Ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.
Baca Juga: Fenomena Gerhana Matahari Cincin Berlangsung Pekan Ini, Sayangnya Tidak Terlihat di 83 Kota
"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK, KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, monggo," kata Ganjar Pranowo.
"Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," katanya.
Ganjar Pranowo meminta kejujuran orangtua dalam menginput data berkenaan dengan PPDB.
Baca Juga: 20 Anggota Militernya Tewas Usai Bentrok dengan Tiongkok, PM India Narendra Modi Diminta Jangan Diam
Menurut Ganjar Pranowo, momen PPDB ini saatnya para orangtua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Jadi Sasaran Protes Soal PPDB Online, Ganjar Pranowo: Orangtua Jangan Bohong, Ketahuan Dikeluarkan'.
"Silahkan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan," ungkapnya.
"Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah tetapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya," kata dia.
Baca Juga: Ustadz Adi Hidayat Ungkap Rahasia Doa Diijabah, Berdoa dengan Bacaan Ini Sulit Bagi Allah Tolak
Terakhir, Ganjar Pranowo juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi.
Ganjar Pranowo meminta kepada Kepala Disdikbud untuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.
"Tolong nanti sediakan ruangan lengkap dengan pembatas transparan dan tetap bisa jaga jarak. Kalau terlalu dekat kasihan," terang Ganjar.
Baca Juga: Kondisi Keuangan Negara di Tengah Covid-19, Sri Mulyani: Pendapatan Kita mencapai Rp664,3 Triliun
Diketahui, PPDB Online di Jawa Tengah sempat bermasalah lantara server yang disediakan pemerintah setempat error.
Menurut Ganjar Pranowo, gangguan pendaftaran PPDB online ini bukan karena masalah teknis jaringan.
Hanya saja, kuota verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah yang tidak tertampung.
Baca Juga: 3 Karyawan Dinyatakan Positif Covid-19, Pengelola Toko Mitra 10 Bogor Ungkap Kronologinya
"Karena untuk jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi, butuh verifikasi. Kalau dulu verifikasinya faktual. Sekarang langsung mengakses datanya ke Dispermadesdukcapil di bawah Kemendagri," ungkap dia.*** (Eviyanti/PR)