Network
Namun, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 ini menuai polemik. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kemendikbudristek untuk meninjau ulang peraturan tersebut.
Menurut Andreas, peraturan ini rentan diinterpretasikan oleh sejumlah perguruan tinggi negeri, terutama terkait UKT.
“Saya kira perlu ditelusuri lagi Permendikbudristek sehingga jangan menimbulkan misinterpretasi atau multi-interpretasi,” katanya.
Dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek di DPR RI, Andreas mengungkapkan terdapat sejumlah pasal pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang bisa diinterpretasikan secara semena-mena.
Salah satunya adalah pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi. Andreas menilai pasal ini memicu kebingungan dan potensi kenaikan UKT yang tidak terkendali.
Menyikapi polemik ini, Nadiem menegaskan bahwa Kemendikbudristek akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. “Kami akan reevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN dalam waktu dekat,” ucapnya.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak merugikan mahasiswa dan tetap menjaga prinsip keadilan dan inklusivitas.
Nadiem juga berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. “Kami akan terus mendengar dan berupaya memenuhi harapan semua pihak, terutama mahasiswa dan orang tua,” tutup Nadiem.***
