Begini Tanggapan Kubu Paslon 02 saat Todung Bilang Megawati Siap Dipanggil Jadi Saksi MK

PEMBRITA BOGOR - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri siap hadir jika dipanggil oleh MK.

Todung mengungkapkan, "Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi kalau dipanggil oleh MK. Kita sudah mendapat konfirmasi dari Bu Megawati. Bu Megawati sama sekali tidak menolak."

Dalam konteks pemanggilan saksi, Todung menilai pentingnya kehadiran pihak lain selain empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dipanggil sebelumnya.

Ia mengusulkan agar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. "Minimal, hadirkan juga Kapolri untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai lingkup pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara," ujarnya.

Selain itu, Todung juga ingin melihat bagaimana bentuk netralitas dalam Pemilu 2024 yang dilakukan oleh pejabat, terutama aparat kepolisian dan militer.

Ia berharap agar Kapolri yang dipanggil nantinya akan bersedia datang karena timnya telah mencoba beberapa kali menemui, namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

Reaksi Tim Hukum Paslon 02

Tim Pembela Prabowo-Gibran saat di Sidang PHPU MK pada Senin (1/4/2024). /Foto: PRMN Bogor/Rizky Suryana

Reaksi dari kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, terhadap pemanggilan Megawati pun tidak luput dari perhatian.

Otto menyindir tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin atas pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Meski demikian, Otto mengatakan pihaknya tidak akan meminta Megawati dipanggil. "Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau tidak? Kan begitu masalahnya kan," ujar Otto.

Baca Juga: Saksi Ganjar-Mahfud Klaim Temukan Pelanggaran Pilpres 2024, Yusril: 7 Orang Saja Tidak Cukup Buktikan TSM

Pada Senin, 1 April 2024, MK telah mengumumkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan keterangan dalam sidang PHPU yang akan digelar pada Jumat, 5 April 2024.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan lima pihak tersebut bukan sebagai bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, melainkan sebagai keputusan independen dari Mahkamah Konstitusi.***