Network
PR BOGOR - Istana akhirnya menanggapi pernyataan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang merasa dicopot dari jabatannya lantaran menyerukan pemutaran film G30S PKI.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, pernyataan yang disampaikan Gatot Nurmantyo terlalu subjektif.
Demikian disampaikan Moeldoko dalam catatan refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara News, Kamis, 1 Oktober 2020.
Baca Juga: 3 Drama Korea Terbaru Tayang Oktober 2020, Salah Satunya Start-Up yang Dibintangi Bae Suzy
Kendati begitu, Moeldoko masih mewajarkan bila saja pernyataan Gatot Nurmantyo itu bersifat subjektif, sejauh hanya perasaan yang bersangkutan.
"Tentang pencopotannya, itu pendapat subyektif. Karena itu penilaian subjektif ya boleh-boleh saja, sejauh itu perasaan," ujar Moeldoko.
Namun, Moeldoko menekankan apa yang dirasakan Gatot Nurmantyo belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan pimpinannya, yakni Presiden Jokowi.
Baca Juga: Vanuatu Serang Indonesia di Sidang Umum PBB Seret HAM di Papua, Mahfud MD: Mereka Cari Keuntungan
Pergantian pucuk pimpinan di sebuah organisasi itu melalui berbagai pertimbangan.
"Bukan hanya pertimbangan kasuistis tetapi pertimbangan yang lebih komprehensif," jelasnya.
Sebelumnya, Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengungkap alasannya dicopot dari jabatannya sebelum masa pensiun.
Baca Juga: Kabar Baik! Mulai 1 November 2020, Kemenag Sebut Ibadah Umrah Kembali Diizinkan
Gatot Nurmantyo menilai, pencopotan tersebut disebabkan kebijakan yang menginstruksikan jajarannya agar memutar kembali film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) secara serempak di seluruh wilayah Indonesia.
Dia dicopot dari jabatannya pada penghujung tahun 2017, padahal masa pensiun Mantan Panglima TNI itu pada Maret 2018.
"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai PDI Perjuangan menyampaikan, 'Pak Gatot pasti diganti'. Dan memang benar-benar saya diganti," tutur Gatot Nurmantyo.***
