Network
PR BOGOR - Menghadapi kemungkinan dibukanya penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan umrah di masa pandemi.
Maka, Kementerian Agama atau Kemenag membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan Ibadah tersebut.
Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bogor.com dari laman Kemenag, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief pembentukan tim ini sebagai bagian dari proses akselerasi persiapan Kementerian Agama.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriyah, arus dilakukan dan diperkirakan masih berlangsung dalam suasana pandemi," kata Hilman Latief, Rabu 13 Oktober 2021.
Dia, berharap pemerintah dapat memfasilitasi jamaah agar oebih baik lagi dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji di masa pandemi.
“Ini bagian dari akselerasi persiapan agar pemerintah dapat memfasilitasi jamaah secara lebih baik dalam penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi,” ungkap Hilaman Latief.
Menurutnya, tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama nomor 936 tahun 2021 dan beranggotakan 57 orang.
"Terdiri atas pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Mereka berasal dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri," terangnya.
Baca Juga: Profil dan Biodata Daniel Marthin Tampil Bersama Moh Ahsan di Thomas Cup 2020
Tim tersebut lanjutnya, bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan serta rencana mitigasi krisis.
Dikatakan Hilman Latief, tim ini nantinya bekerja untuk melakukan analisa situasi, utamanya dalam konteks pandemi.
Sebab, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun ini dilaksanakan dalam suasana pandemi.
"Kata pandemi saat ini menjadi kunci dan masyarakat harus diedukasi, agar lebih memahaminya," ujar Hilman Latief.
Baca Juga: Asus Bakal Rilis Resmi Zenfone 8 di Indonesia, Tanda Siap Bersaing dengan Xiaomi Mi11 dan Vivo X70
Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah umrah, ia meminta jajarannya untuk melakukan sejumlah upaya, yaitu, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Kemudian lanjut dia, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan, pembukaan akses data vaksinasi agar dapat dibaca oleh otoritas Saudi.
Upaya lainnya, mengkoordinasikan kebijakan teknis ibadah umrah dengan kementerian/lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan.
“Perlu dibahas juga penyiapan asrama haji sebagai tempat karantina dan simulasi serta sosialisasi," tegasnya.***
