Network
PR BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya akan membuka pembelajaran tatap muka secara bertahap yang dimulai pada Januari 2021, awal tahun depan.
Pembukaan pembelajaran tatap muka di Kota Bogor itu menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud).
Diketahui, Kemendikbud mempersilahkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap.
Baca Juga: ARMY harus Tahu, V BTS Dijuluki Artis Terpopuler Usai Masuk Nominasi Kategori di Akun Instagram
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran Ultimatum Pimpinan FPI: Kami akan Tangkap Habib Rizieq Shihab
Baca Juga: Prediksi Sparta Praha vs AC Milan Liga Europa Tayang di SCTV: Rossoneri Bakal Maju ke Babak 32 Besar
Menindaklanjuti pembukaan sekolah tatap muka seacara bertahap di Kota Bogor itu, Komisi X DPR RI memantau kesiapan dan persiapan Pemkot Bogor.
Pemantauan dari komisi X DPR RI ini berkenaan dengan kondisi status penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.
Hetifah menilai, orang tua masih was-was untuk membolehkan putra-putrinya untuk belajar langsung di sekolah.
Baca Juga: ARMY harus Tahu, 5 Fashion Style Paling Ikonik ala V BTS, Nomor 3 dan 5 hanya Milik Tae Bukan?
Baca Juga: Babak Baru, Bareskrim Polri Temukan Jelaga Senjata Api di Tangan Pengikut Habib Rizieq
Baca Juga: Jadwal Liga Europa 11 Desember 2020 Tayang di SCTV: Sparta Praha vs AC Milan dan Dundalk vs Arsenal
“Kita melihat situasi di Kota Bogor, khusus untuk proses tatap muka di bulan Januari nanti masih menjadi diskusi. Karena Covid-19 di Kota Bogor ini, dan banyak daerah belum terkendali. Dari sisi orang tua, sebagian waswas untuk bisa mengirimkan anaknya bersekolah tatap muka, karena belum yakin bahwa checklist-nya itu bisa terpenuhi, bagaimana memastikan guru maupun anak didik tetap sehat,” kata Hetifah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta jajaran di Taman Ekspresi, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.
Melansir laman resmi DPR RI Hetifah menjelaskan, kebijakan sekolah tatap muka mulai Januari itu bukan harus dibuka.
Tetapi diberi kesempatan selama pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membuka sekolah.
Baca Juga: Unggah Foto dan Video di Medsos, Cara Unik Satpol PP Kota Bandung Beri Sanksi Pelanggar Prokes
Baca Juga: Unggah Foto dan Video di Medsos, Cara Unik Satpol PP Kota Bandung Beri Sanksi Pelanggar Prokes
Baca Juga: Tilik Trending di Google Year in Search 2020 Indonesia, sang Sutradara Bagikan Kiat Buat Film Pendek
Baca Juga: BLINK harus Tahu, Sederet Fakta Terbaru Jisoo BLACKPINK, Salah Satunya Takut Sekali Pada Hamster
Oleh sebab itu pemda, termasuk Pemkot Bogor harus memahami kondisi daerahnya dengan lebih detail, karena kondisi kasus Covid-19 antara satu kota atau satu kabupaten pasti berbeda-beda.
“Jadi kalau misalnya ada 1 daerah yang zona hijau, dan ternyata memang cukup aman, kemudian sekolahnya pun siap, ini masalahnya kita bagaimana mensosialisasikan kepada orang tua bahwa tatap muka akan lebih baik untuk proses pembelajaran anak, daripada prosesnya melalui daring sepenuhnya,” imbuh Hetifah.
Selain itu, juga mengemuka pembelajaran tatap muka menggunakan sistem shifthing, dimana anak didik hadir di sekolah secara bergantian.
Baca Juga: Habib Rizieq Jadi Tersangka, Ferdinand Hutahaean: Begitu Jadi Tersangka Protes, Makanya Jangan Kabur
Baca Juga: KPopers Perlu Tahu, 5 Fakta tentang Cha Eun Woo, Aktor Tampan di Drama True Beauty
Baca Juga: BLINK harus Tahu, Jennie BLACKPINK Ungkap Perasaannya Soal Julukan 'Girlband Kpop Terbesar di Dunia'
Namun Hetifah menilai checklist protokol kesehatan harus tetap dikedepankan, seperti mengenakan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan sekolah secara rutin, hingga jaga jarak antar tempat duduk.
“Jadi satu kelas itu gak bisa digunakan full kapasitasnya. Jadi kenapa harus shift, bukan cuma waktu belajarnya lebih pendek, tapi juga jumlah siswa setengahnya (yang hadir di kelas). Jadi otomatis harus ada shift," tuturnya.
"(Sistem ini bisa menjadi) Solusi, tapi juga pasti membutuhkan satu perencanaan yang lebih baik. Bukan tidak mungkin sarana dan prasarananya harus kita support. Nah ini pemerintah pusat harusnya tidak lepas tangan kalau banyak daerah dan sekolah membutuhkan dukungan, kita harus pikirkan juga,” kata politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga: ARMY harus Tahu! Intip 5 Momen Penuh Haru dan Gemas Tiap Anggota BTS dengan Orang Tuanya
Baca Juga: 2 Resep Masker Safron dan Lidah Buaya yang Mudah dan Praktis, Para Wanita Perlu Tahu
Baca Juga: Habib Rizieq Jadi Tersangka, Muannas Alaidid: Ini Bukan Melawan Islam, Jelas Gak Ada Urusan, Sesat..
Hetifah menjelaskan, jika sekolah menunda PTM, khususnya di daerah zona hijau, maka pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan tetap diberlakukan. Namun menurutnya tetap ada kesulitan yang akan dihadapi.
Misalnya di daerah zona hijau, kecenderunganya akses internet tidak memadai, ketersediaan sarpras seperti komputer dan gadget pun tidak sebanyak sekolah di kota-kota.
Padahal menurut Hetifah, daerah-daerah zona hijau akan lebih bagus proses belajarnya jika menggelar KBM tatap muka. Namun tak bisa dipungkiri, masih ada kekhawatiran orang tua untuk mengizinkan anaknya hadir di sekolah.
Baca Juga: Begini Bunyi Pasal yang Dikenakan ke Habib Rizieq Shihab, Pimpinan FPI Ini Terkena Pasal Berlapis
Baca Juga: Lagi, Habib Riizeq Shihab Mangkir Panggilan Polisi, Begini Penjelasan Kuasa Hukum Pimpinan FPI Itu
Baca Juga: Habib Rizieq dan Lima Orang Lainnya Ditetapkan Jadi Tersangka, Polisi Tegas Siap Panggil Paksa
“Kalau orang tua menolak anaknya menjalankan PTM, belum rela, (lalu) kita tanyakan kenapa waswasnya, karena khawatir (akan kesehatan) anaknya. Itu pun (jika) diizinkan (menggelar PTM), mungkin teman-temaNnya sudah tatap muka, tapi anak ini tetap didampingi orang tua.
"Terutama kalau orang tuanya memiliki kemampuan dari sisi waktu maupun sarana prasarana di rumahnya. Nah yang kita khawatirkan kan kalau tidak kondusif suasana belajar di rumah,” kata dia.
Baca Juga: Kapolri Klaim Pilkada 2020 Aman, Idham Azis Belum Terima Laporan Peristiwa Mencolok di Masyarakat
Baca Juga: CEK FAKTA: KPK Beri Surat Perintah Penyidikan untuk Menteri BUMN Erick Thohir, Benarkah?
Baca Juga: Cetak Sejarah Baru, Gibran dan Bobby Nasution Unggul di Quick Count Pilkada 2020
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan akan memulai sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Tetapi, tidak semua sekolah bisa melakukan sekolah tatap muka.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menuturkan, yang bisa melakukan sekolah tatap muka hanya sekolah yang sudah siap dengan fasilitas protokol kesehatan (Prokes).
“Sekolah kita minta memahami, paling utama kesehatan dan keselamatan. Jadi sekolah yang sudah siapa saja yang bisa tatap muka,” ujar Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam keterangan persnya Sabtu 21 November 2020.
Baca Juga: Bila Penghitungan Suara di Pilkada 2020 Curang, Mahfud MD: Beritakan, Indonesia Negara Demokrasi
Baca Juga: Cak Nun Desak Jokowi Berdialog dengan Habib Rizieq Shihab, Mantan Orang Demokrat: Saya Tak Setuju
Baca Juga: Kaleidoskop 2020: Deretan Artis Indonesia Terjerat Kasus Hukum, dari Tara Basro hingga Jerinx SID
Bima Arya mengatakan, izin dari orang merupakan unsur utama yang harus dipenuhi.
Ini termasuk kelonggaran kebijakan merespon pembukaan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada awal Januari 2021 sesuai arahan Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan.
"Komite sekolah dan orang tua unsur yang penting," ucapnya.***
