Network
PR BOGOR - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak bagi setiap pekerja. THR biasanya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.
Walau pandemi Covid-19 masih melanda dan beberapa sektor usaha mengalami penurunan pendapatan, Pemerintah tetap mewajibkan bagi pengusaha untuk membayar THR pada karyawan.
Jikalau tidak mampu, maka pengusaha wajib mengadakan diskusi dengan karyawan terkait pembayaran dan kesepakatan THR.
Baca Juga: Makin Gencar Tangkap Jozeph Paul Zhang, Bareskrim Polri Buat Permohonan Ekstradisi
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang minta pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan agar segera melakukan perundingan bipartit guna merumuskan kesepakatan bersama.
"Jika pengusaha memiliki setengah kemampuan dengan cara mencicil, harus ada kesepakatan bersama. Termasuk yang tidak mampu sama sekali juga harus ada kesepakatan sampai cashflow (arus kas) pengusaha memungkinkan untuk membayar THR," kata Sarman di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021.
Menurut Sarman, pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab untuk membayarkan THR para pekerjanya.
Baca Juga: Sinopsis Preman Pensiun 5 Tayang Dini Hari Besok 2 Mei 2021: Bubun Bakal Kehilangan Kekuasaan?
Namun, ia minta pengertian pekerja karena kondisi yang dihadapi pengusaha pun cukup berat.
"Yang jelas pengusaha tidak lari dari tanggung jawab membayar THR, hanya memang butuh waktu yang tepat sembari menunggu pulihnya perekonomian. Opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif pengusaha yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR 100 persen," katanya.
