PR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemenaker), akan memberikan bantuan stimulus.
Bantuan subsidi upah atau BSU tersebut akan diberikan bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, di wilayah PPKM Level 4.
Kabar soal BSU tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam konferensi pers, yang digelar secara virtual pada Rabu malam, 21 Juli 2021.
Ida Fauziyah, mengatakan program BSU, merupakan hasil koordinasi Kemenaker dengan Kemenkeu, komite PEN, dan BPJS.
Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Bagikan Kondisi Terkini Usai Dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto
Adapun ketentuan pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini, harus dibuktikan dengan NIK pekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan serta memiliki rekening aktif, jelas Ida Fauziyah.
"Datanya harus dibuktikan sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan aktif atau sampai pada Juni 2021," ujarnya.
Dikatakan Ida Fauziyah, data BPJS ini menjadi sumber Kemenaker, karena dinilai data valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses.
Baca Juga: Daftar Pemain Lengkap RRQ Hoshi yang Akan Bermain di MPL Season 8
Selain itu kata Ida Fauziyah, kriterianya juga peserta atau pekerja dengan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta.
"Bagi pekerja UMK diatas Rp3,5 juta, maka tetap sesuai kriteria upah tersebut," katanya.
Ditambahkan Ida Fauziyah, yang mendapatkan subsidi upah adalah pekerja di industri-industri sektor kritikal di wilayah PPKM Level 4.
"Seperti Industri barang dan konsumsi, perdagangan dan jasa," ujar Ida Fauziyah.
Baca Juga: TES KEPRIBADIAN: Gambar Pertama Dilihat, Ungkap Bagian Terpenting dalam Kepribadian Kamu
Kemudian, proses penyaluran BSU ini ditransfer langsung kepada rekening penerima, melalui bank pemerintah yang ada dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Lebih lanjut menurut Ida, BSU yang diberikan kepada para pekerja sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan. Dan akan diberikan sekaligus dua bulan atau sebesar Rp1 juta.
"Target penerima sebanyak 8 juta orang pekerja. Sehingga dana yang disiapakan sebesar Rp8 triliun," ujarnya.
Dia mengingat agar para pekerja, segera menyerahkan persyaratan data kepada pihak perusahaan atau tempat bekerja. Kemudian pihak perusahaan menyerahkan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan, kata Ida Fauziyah.***