Network
Muhadjir juga menyebut kunjungan Jokowi ke Jateng menjelang akhir masa jabatan itu supaya proyek yang dibuatnya tidak terhenti di tengah jalan.
"Beliau pastinya ingin program yang dilaksanakan berjalan baik, tidak mangkrak," jelasnya.
Di sisi lain, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mencurigai seringnya Jokowi berkunjung ke Jateng ini karena ada kepentingan lain di balik sekadar hanya bagi-bagi bansos.
"Kalau kita lihat 28 kali Jokowi berkunjung ke sana (Jateng). Menurut kami ini seperti mempolitisasi bansos, harus diaudit penyaluran dana tersebut," ujarnya.
Alasan Jokowi Tidak Jadi Saksi di MK
Terkait pemanggilan empat menteri Kabinet Jokowi, hal ini muncul setelah kuasa hukum dari kubu Ganjar-Mahfud berharap MK memanggil Presiden Jokowi untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik.
Namun, MK memilih untuk memanggil empat menteri, termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Alasan mengapa Presiden Jokowi tidak dipanggil sebagai saksi padahal terlibat langsung dalam dugaan kecurangan pemilu melalui bansos karena menurut salah satu hakim, Arief Hidayat tidak elok. Ia menyebut Jokowi sebagai simbol negara.
Baca Juga: Romo Magnis Jadi Saksi Ahli Ganjar-Mahfud, Nilai Jokowi sebagai 'Pencuri' Suara di Pilpres 2024
"Presiden Jokowi itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, simbol negara. Tidak elok jika memanggil beliau juga dalam persidangan," kata Arief.
