Network
/photo/2022/04/20/1055812192.jpg)
PEMBRITA BOGOR – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, diduga melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan inisial TA (21 tahun) yang bekerja sebagai karyawan di kafe miliknya.
Seperti dilaporkan oleh konde.co pada Sabtu (16/9/2023), kasus pemerkosaan ini pertama kali dilaporkan ke Polda Maluku pada Jumat, 1 September 2023, dengan nomor laporan TBL/230/IX/2023/MALUKU/SPKT.
Hal ini menuai respons dari beragam kalangan. Salah satunya aktivis perempuan dari Yayasan Peduli Inayana Maluku, Othe Patty sekaligus pendamping korban pemerkosaan yang dilakukan oleh M Thaher Hanubun.
Ia mengungkapkan bahwa dugaan pemerkosaan terjadi di kafe milik Thaher yang berlokasi di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada bulan April 2023.
Othe Patty menceritakan ulang bahwa korban pada saat itu dipaksa untuk memijat pelaku di dalam sebuah kamar, dan kemudian pelecehan itu terjadi.
Kejadian serupa dilaporkan terjadi kembali pada bulan Agustus, ketika pelaku mencoba melakukan tindakan serupa kepada korban. Namun, korban dengan tegas menolak, yang akhirnya mengakibatkan pemecatan dari pekerjaannya.
Baca Juga: Ikut Bongkar Kasus Pungli Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 Bogor, Bima Arya Dapat Pujian dari Warganet
Pada awal September, korban TA akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan melaporkan kasus pemerkosaan ini kepada pihak kepolisian.
"Ya, menurut korban (kejadian sejak April 2023) seperti begitu. Dia baru berani melaporkan, jadi dia kumpul kekuatan untuk membicarakan masalah yang menimpa dirinya itu seng (tidak) gampang," ujar Othe.
Bupati Maluku Tenggara Paksa Korban Pemerkosaan Cabut Laporan
Meskipun sepuluh hari setelah pelaporan ke Polda Maluku, korban TA mencabut laporannya, pihak kepolisian tetap memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara.
Baca Juga: Guru Honorer Reza Buka Suara Soal Pemecatan Dirinya: Saya Dibilang Tidak Patuh Aturan Sekolah
Kombes M. Roem Ohoirat, Kabid Humas Polda Maluku, menjelaskan, "Benar seperti berita (informasi korban mencabut laporan itu), tapi (proses pengusutan) tetap berlanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)."
Roem Ohoirat menegaskan bahwa kasus pemerkosaan tidak dapat diselesaikan di luar peradilan sesuai dengan UU TPKS.
Oleh karena itu, pihak kepolisian akan terus menyelidiki dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun, meskipun ada pencabutan laporan dari korban. Namun, penyelesaian kasus ini terkendala oleh beberapa faktor.
Baca Juga: Remaja yang Tenggelam di Sungai Cisadane Bogor Ditemukan Meninggal, Sempat Hilang Belasan Jam
Roem menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam penyelidikan kasus pemerkosaan ini adalah hilangnya kabar dari korban setelah mencabut laporannya.
Korban dan beberapa saksi yang relevan, menurut Roem, dianggap tidak kooperatif dalam proses penyelidikan.
Selain itu, korban belum menjalani pemeriksaan psikiatrikum karena pengacaranya mengajukan surat pernyataan menolak pemeriksaan tersebut.
Selain itu, hingga saat ini, penyidik tidak dapat berkomunikasi dengan korban karena pihak keluarga korban tidak mau mempertemukan mereka. Keberadaan korban pun juga belum diketahui oleh pihak kepolisian.
Dapatkan update berita pilihan seputar Bogor, Jawa Barat, nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru dari kami.***
