PR BOGOR - Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih meninggalkan polemik meski diminta dibatalkan.
Sejumlah penolakan terhadap RUU HIP datang dari masyarakat, termasuk Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam pandangannya, SBY menilai, perlu ada kehati-hatian lebih saat membahas ideologi dan dasar negara Pancasila.
Baca Juga: Terima Paket Durian, Kantor Pos Jerman Terpaksa Evakuasi 60 Orang Hingga Minta Pertolongan Ambulan
Terlebih jika pembahasan tersebut menyentuh sistem kehidupan bernegara.
SBY menilai, bila tidak dilakukan dengan hati-hati maka rentan menimbulkan bentrok ideologi yang mengarah pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi negara.
Diberitakan di Pikiranrakyat-depok.com, penolakan RUU HIP juga datang dari kalangan akademisi.
Baca Juga: Kemendikbud Resmi Kerja Sama dengan Netflix, DPR: Saya Khawatir Mas Menteri Ada Konflik Kepentingan
Aliansi Mahasiwa Islam Nasional Indonesia (AMIN) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden pada Rabu, 24 Juni 2020.
Artikel ini telah tayang di Pikiranrakyat-depok.com dengan judul 'Besok, Mahasiswa Berecana Gelar Demo Tolak RUU HIP di Gedung DPR RI'.
Dalam aksi tersebut, mereka ingin menyampaikan tujuh tuntutan salah satunya adalah menuntut pencabutan dan pembatalan RUU HIP.
"Iya, Insya Allah jadi (melakukan aksi di depan gedung DPR RI dan Istana Presiden)," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Al Gadri.
Baca Juga: Tak Banyak Diketahui, 8 Tahun Menikah Anang Hermasnyah Akui Ashanty Sempat Dibully karena Merebut..
Mengenai jumlah massa yang akan datang, Al Gadri belum bisa menyebutkan lantaran masih berkoordinasi dengan sejumlah mahasiswa dari daerah.
Al Gadri terus melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya yang ada di Bogor, Depok serta di daerah lainnya.
"Belum fix. Soal massa masih tentatif. Saya masih sibuk komunikasi dengan teman-teman di Bogor, Depok, dan lain-lain," katanya.
Baca Juga: Jin BTS Dianugerahi Pria dengan Wajah Paling Sempurna di Dunia Oleh Ilmuan Belanda, Oval & Simetris
Berdasarkan informasi yang didapat, aksi demo tersebut akan melibatkan beberapa elemen masyarakat dan pemuda serta menerapkan protokol kesehatan.
Mereka mengajukan tujuh tuntutan kepada DPR RI dan Presiden RI. Berikut tujuh tuntutan aksi demo AMIN:
1. Menolak Undang-undang Haluan ideologi Pancasila disahkan dan mendesak seluruh Fraksi partai untuk tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.
2. Mendesak Pimpinan DPR untuk mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.
3. Mendukung penuh MUI menolak RUU HIP.
4. Mendesak Penegak Hukum membongkar Inisiator siapa dalang RUU HIP.
5. Mendesak Presiden untuk bersama-sama menolak RUU HIP.
6. Bubarkan partai berbau ajaran komunis dalam Gedung DPR RI.
7. Kembalikan GBHN tolak Nawacita.*** (Bayu Nurulah/PR Depok)