Network
Pada tahun 1996 menteri de facto luar negeri negara itu, José Ramos-Horta, dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian bersama dengan Uskup Carlos Belo, kepala gereja Katolik di Timor.
Baca Juga: Dipertimbangkan Dibawa ke Meja Hijau Soal Cucu PKI, Hasril Chaniago Minta Maaf ke Arteria Dahlan
Referendum Timur Timor 30 Agustus 1999 menjadikan Timor Leste negara berdaulat
Jakarta pada tahun 1998 mengalami guncangan ekonomi dan politik sehingga mampu membawa perubahan besar secara geopolitik, sosial dan ekonomi.
Adalah krisis ekonomi di Asia memaksan pimpinan otoriter Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa 30 tahun.
Penggantinya, Baharudin Jusuf Habibie, sosok presiden yang lebih terbuka. Eyang Habibie kala itu bahkan membebaskan Xanana Gusmao di Jakarta dan menjadikannya sebagai tahanan rumah.
Baca Juga: Kota Bogor Bakal Teruskan PSBMK Beda dengan DKI Jakarta, Bima Arya: PSBB Total Butuh Anggaran Besar
Pada bulan Maret 1999 Habibe mengumumkan bahwa jika, dalam “proses konsultasi”, orang Timor Leste lebih menyukai kemerdekaan daripada otonomi di bawah Indonesia, dia akan mengabulkannya.
Pada tanggal 30 Agustus 1999, PBB mengawasi pemungutan suara bersejarah, di mana 78,5 persen orang Timor Leste menolak otonomi demi kemerdekaan.***
