Network
PR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor memilih melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang berlaku mulai 11-14 September 2020.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut, sebagian besar warga di daerahnya belum teredukasi dengan baik dan 90 persen warga terpapar secara ekonomi.
Atas dasar tersebut, Bima beralasan memilih memaksimalkan penerapan PSBMK, bukan PSBB Total layaknya di DKI Jakarta.
Selain itu, Bima Arya juga sempat mengikuti pemaparan hasil riset bertajuk 'Survei Persepsi Risiko Covid-19' yang disampaikan Associate Professor Nanyang Technological University Sulfikar Amir secara virtual dari Balai Kota Bogor, Jumat 11 September 2020.
Baca Juga: Masa Operasional TikTok di Amerika Segera Habis, Donald Trump: Tak Bakal Ada Perpanjangan Waktu
“Hasil riset yang disampaikan tadi menguatkan landasan Pemerintah Kota Bogor untuk menerapkan secara maksimal PSBMK (Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas) dan tidak memilih PSBB,” ungkap Bima Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiranrakyat-bogor.com, Jumat 11 September 2020.
Dalam riset yang dilakukan 15 Agustus hingga 1 September 2020, menurut Bima Arya, menyadarkan jajaran Pemerintah Kota Bogor akan kelemahan dalam memberikan sosialisasi.
Kedepan Pemkot Bogor akan lebih memperkuat edukasi secara maksimal dengan melibatkan dokter dan tokoh agama sehingga diharapkan warga Kota Bogor lebih sadar dan paham bahwa Covid-19 itu berbahaya dan nyata.
Baca Juga: PSBB Total Bakal Berlaku di Jakarta, Ridwan Kamil: Ngikut! Bila DKI ke Kanan Jabar Ikut ke Kanan
