PR BOGOR - Sekira empat kementerian dan satu lembaga Asosiasi Perbankan dikepung warga Lebanon mengecam sebagai bentuk reaksi antipemerintah menyusul ledakan mematikan di Beirut, pada Selasa 4 Agustus 2020, lalu.
Keempatnya merupakan Kementerian Luar Negeri, Ekonomi, Energi, dan Kementerian Laingkungan Lebanon, sebagaimana diberitakan di Al Arabiya, Sabtu 8 Agustus 2020.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di jalan-jalan Beirut menyuarakan kemarahan mereka pada elit politik yang mereka pertanggungjawabkan karena mengubah ibu kota menjadi zona bencana.
Baca Juga: Hilang Kepercayaan, 6.000 Warga Lebanon Tandatangani Petisi Minta Prancis Kendalikan Negaranya
Sekelompok pengunjuk rasa yang dipimpin pensiunan perwira tentara Lebanon menyerbu gedung kementerian luar negeri dan memasang spanduk bertuliskan 'ibu kota revolusi' dan 'Beirut adalah kota demiliterisasi'.
Para demonstran juga melakukan aksi pembakaran foto Presiden Lebanon Michel Aoun, bentuk kecaman atas kegagalannya.
"Kami tetap di sini. Kami menyerukan kepada rakyat Lebanon untuk menduduki semua kementerian," kata seorang demonstran dengan megafon.
Baca Juga: Warga Surabaya Teduga Teroris Dibekuk Densus 88 di Malang, Tetangga Mengakui Jarang Bersosialisasi
Rekaman yang disiarkan langsung saluran TV Lebanon juga menunjukkan, pengunjuk rasa mengambil alih gedung Kementerian Energi.
Sementara petugas polisi tidak berdaya melihat aksi para pengunjuk rasa. Salah satu pengunjuk rasa mengatakan Lebanon adalah milik mereka.
"Mereka memerintah Lebanon selama 30 tahun, sekarang Lebanon adalah milik kita," ujarnya.
Baca Juga: Beruntungnya Jadi Karyawan Facebook, Selain WFH hingga Juli 2021 Dapat Tunjangan hingga Rp14,6 Juta
"Kami memasuki kementerian energi dan kami di sini untuk tinggal. Mereka akan terkejut dengan tindakan kami," katanya, merujuk pada pengunjuk rasa kelas politik yang ingin disingkirkan.
Warga menyalahkan pemerintah atas ledakan hebat yang terjadi di Pelabuhan Beirut pada Selasa 4 Agustus 2020.
Mereka menyebut, terjadinya ledakan itu bentuk ketidakmampuan dan korupsi para elit penguasa sehingga ledakan itu menewaskan sedikitnya 158 orang, melukai 6.000 orang dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal.***