PR BOGOR - Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) seolah tak berhenti mengalirkan polemik hingga menjadi sorotan berbagai pihak.
Terlbih banyak pihak yang menggemuruhkan suara pemecatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Dikutip Pikiranrakyat-bogor.com, program Kemendikbur yang terus disoroti salah satunya, program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memancing komentar dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
Baca Juga: Buntut Mundurnya Muhammadiyah-PBNU dari Program Kemendikbud, Nadiem Makarim Layangkan Mohon Maaf
Ujang menilai, Mendikbud Nadiem Makarim memiliki rasa kepedulian sangat rendah kepada siswa di seluruh Indonesia.
Terbukti, sampai saat ini Nadiem belum mampu mengatasi carut marut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang banyak merugikan siswa dan orang tua siswa.
Hal itu mulai dari segi kuota internet hingga biaya mencetak tugas sekolah daring.
Baca Juga: Oknum Perwira Polisi Hina Profesi Guru, Mereka Disebut Makan Gaji Buta Selama Pandemi Covid-19
"Dia tak cocok jadi Mendikbud. Ganti saja," tegas Ujang Rabu, 29 Juli 2020.
Ujang juga mengamati para Dirjen Kemendikbud tidak bekerja maksimal, bahkan seolah menelantarkan para siswa dengan polemik pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Untuk itu, dia pun mengusulkan agar para Dirjen yang kinerjanya abai dan lamban segera dicopot dari jabatannya, karena telah gagal membuat peserta pendidikan belajar secara nyaman.
Baca Juga: Artis Inisial VS Bersama 2 Pria Diringkus Polisi di Hotel Saat di Lampung, Diduga Prostitusi Online
"Jika pejabat tak siap mengangkat telepon, jangan jadi pejabat, apalagi Dirjen," ucapnya.
Artinya, Ujang menegaskan bahwa tugas seorang pejabat harus melayani keluhan dengan responsif, sehingga ini tak sesuai dengan kinerja Kemendikbud saat ini.
"Pejabat itu kerjanya harus melayani, jika ada telepon yang masuk harus cepat direspons, karena hal tersebut bagian dari fungsi pelayanan," pungkas Ujang.***