Network
PEMBRITA BOGOR - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkata enggan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) yang dijadwalkan pada 22 April 2024 mendatang.
Meski telah mendapat tawaran untuk posisi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran, Ganjar memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan guna menjaga mekanisme check and balance.
"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi," ucap Ganjar.
Ganjar menegaskan akan fokus pada kegiatan komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.
Dia berencana menjalin komunikasi erat dengan para relawan, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mewujudkan misi tersebut.
"Ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama," katanya.
Lebih lanjut, Ganjar memberikan keleluasaan kepada partai politik yang berada dalam koalisi Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan pemerintahan.
Ia mengatakan, "Banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan."
Kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Siap Gugat Hasil Pilpres ke MK
Ganjar menegaskan bahwa apa pun keputusan yang diambil oleh KPU, dia akan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dalam pandangannya, takdir sudah ditentukan oleh Allah, dan tugasnya adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
"Takdir, Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik," ucap Ganjar.
Sementara itu, tim hukum Prabowo-Gibran telah menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan dari tim AMIN dan Ganjar-Mahfud di MK.
Dalam keterangannya, Otto Hasibuan menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan dari Tim Pembela Prabowo-Gibran untuk 'memerangi' dua perkara yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan 3.
Hasibuan juga menyampaikan optimisme bahwa permohonan PHPU Pilpres 2024 dari tim AMIN dan Ganjar-Mahfud akan ditolak oleh MK karena dinilai cacat formil.
"Salah kamar itu (permohonan pemohon). Itu tidak sah," pungkas Hasibuan.***
