Network
"Di UU Desa kan jelas, ada larangannya. Bukan hanya kampanyenya, tapi melakukan tindakan yang diindikasikan akan merugikan atau menguntungkan kepada peserta Pemilu, di UU Pemerintahan Desa," paparnya.
Bawaslu Tanggapi Laporan Pelanggaran Kades di Desa Bersatu
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara Desa Bersatu ke Bawaslu RI, termasuk partisipasi Gibran, Walikota Solo, dalam acara tersebut.
Baca Juga: Jubir TKN Sebut Prabowo-Gibran Tunjukkan Sikap Elegan Ketika Bertemu dengan Megawati
Koordinator AMPPJ, Sierra Prayuna, menyampaikan laporan karena adanya dorongan untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Ia memberikan bukti melalui sebuah video yang diserahkan ke Bawaslu.
Menanggapi laporan tersebut, Bagja menegaskan bahwa tindakan kepala desa yang mendukung pasangan calon tertentu merupakan pelanggaran hukum.
"Jadi, mungkin tidak di UU Pemilu tapi kena di UU Pemerintahan Desa," tambahnya.
Baca Juga: Capres Ganjar Bicara Krisis Iklim: Perlu Sikat KKN Dulu Biar Penanganannya Lancar
Sejauh ini, Bawaslu RI terus mengintensifkan upaya penelusuran sebelum masa kampanye dimulai, menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah calon yang akan bersaing dalam pemilu mendatang.
Masing-masing pasangan calon mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
