Network
PR BOGOR - Kegiatan yang dilakukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikhawatirkan menimbulkan penyebaran baru pandemi virus corona.
Ada kalanya, KAMI menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada semua pimpinan partai politik (parpol) yang ada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KAMI juga bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui Ketua UMUM PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berpeluang Dimakzulkan, Bila Wacana Perppu Reformasi Keuangan Benar-benar Dilakukan
Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya sebagaimana diwartakan di RRI, Selasa 1 September 2020.
"Sebaiknya tokoh-tokoh KAMI dan kelompok yang merasakan tidak puas dengan kinerja dan janji kampanye Jokowi dan penanganan ekonomi akibat dampak Covid-19, bisa menyampaikan pada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketum Parpol yang ada di pemerintahan Jokowi," imbaunya.
Arief Poyuono yakin kalau Megawati dan pimpinan parpol pendukung Jokowi dengan senang hati menerima masukan dan keluhan yang disampaikan para tokoh KAMI.
Baca Juga: Bawaslu: Mahar Politik Sangat Rawan Jadi Potensi Pelanggaran Pilkada 2020
Penyampaian aspirasi seperti itu dinilai lebih pantas dan elegan ketimbang KAMI harus mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang di tempat umum.
Sebab, bukan tidak mungkin kerumunan banyak orang itu malah menjadi surga bagi penyebaran Covid-19. Hal itu justru membahayakan masyarakat.
"Dan penyampaian atau dialog tokoh KAMI dan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, bisa dilakukan melalui webinar dengan Ibu Mega dan Ketum Parpol lainnya. Atau mendatangi kantor-kantor pusat Parpol untuk minta audensi," kata dia.
Baca Juga: Menyusul Tingginya Lonjakan Kasus Covid-19 Dalam Negeri, Malaysia Larang Warga Indonesia Masuk
"Daripada teriak-teriak di jalanan dan kumpul yang membahayakan masyarakat dan diri sendiri di saat penyebaran Covid-19 justru akan makin menyebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia," ujarnya.
"Penyampaian langsung tentang unek-unek mereka terkait pemerintahan Jokowi ke ibu Megawati dan Ketum Parpol yang parpol ada di pemerintahan Jokowi jauh lebih elegan dan bisa jadi pendidikan politik yang baik bagi rakyat untuk berdemokrasi secara benar dan tertib sesuai Pancasila," imbuhnya.
Lebih lanjut Arief Poyuono menjelaskan tentang alasan dia mendorong KAMI menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Megawati ataupun pimpinan parpol pendikung Jokowi.
Baca Juga: Orang yang Lahir di Bulan September Miliki Kriteria Khusus, Dikenal Pekerja Keras, dan Antiboros
"Kenapa mereka harus sampaikan itu ke ibu Mega dan Ketum Parpol, sebab mereka itu punya tanggung jawab atas segala kebijakan kebijakan, janji kampanye dan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Sebelumnya, salah satu inisiator KAMI, Din Syamsuddin menjelaskan, dalam deklarasi KAMI, pihaknya menyampaikan pernyataan sikap mengenai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Sejumlah masalah itu di antaranya di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, sumber daya alam, dan hukum.
Baca Juga: Terungkap Ratu Elizabeth II Miliki Kesehatan Mental OCD Sejak Kecil, Terlalu Metodis dan Rapi
Din Syamsuddin menegaskan, berbagai permasalahan tersebut dirangkum dari data yang didapat serta dikaji oleh KAMI, yang dapat dipertangung jawabkan secara ilmiah.
Perlu diketahui, deklarasi KAMI dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2020, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi tersebut antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Refly Harun, Achmad Yani, Said Didu dan lain sebagainya.
Baca Juga: Jungkook BTS Ulang Tahun ke-23 Tahun, ARMY dan Orang Tuanya 2 Hal Spesial dalam Hidup Golden Maknae
Saat deklarasi, KAMI membacakan 10 Jati Diri. Jati Diri tersebut menjelaskan bahwa KAMI sesungguhnya merupakan gerakan moral rakyat yang bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari penyimpangan dan penyelewengan.***
