Network
PR BOGOR - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya harus mendengar masukan dari masyarakat dalam mengungkap kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Kasus red notice melibatkan dua jenderal di Bareskrim sekaligus, Irjen Napoleon Bona Parte dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Mengenai kasus Djoko Tjandra ini, dia mengkliam sangat tegas dan serius mengungkap skandal gratifikasi tersebut.
Baca Juga: Syarat Dapatkan Bantuan Kuota Gratis 35 Sampai 50 GB, Subsidi Bagi Siswa, Guru, Mahasiswa dan Dosen
Menurut Listyo, segala upaya yang dilakukan Breskrim Polri untuk menunjukkan ke publik bahwa marwah hukum masih ada dan harus ditegakkan di Indonesia.
"Ini juga menjadi hal penting, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terkoyak," ujar listyo dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiranrakyat-bogor.com, Jumat 28 Agustus 2020.
Dalam pandangannya, penegakan hukum terkadang dirasakan kurang adil dan masih banyak hal yang harus diperbaiki.
Baca Juga: Niat Puasa Asyura Tidak Wajib Dibaca Malam Hari, Begini Cara Membaca Niatnya Saat di Pagi Hari
"Marwah institusi harus terus menerus kita perbaiki dan kita jaga. Polri juga harus mampu mengawal dan selalu berada di depan dalam menyuksekan program-program pemerintah," tutur dia.
"Apalagi, dalam situasi saat ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menangani dampak covid dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.
