Network
PR BOGOR - Ibarat elektabilitas politik, kini Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo tengah naik pamor dan menjadi sorotan publik usai memborgol langsung buronan Djoko Tjandra di Malaysia, Kamis 30 Juli 2020.
Atas keberhasilannya menangkap Djoko Tjandra, Listyo kini dijagokan menjadi Kapolri. Sayangnya, jalan tersebut tidak terlalu mulus lantaran digoyang isu agama.
Salah satu yang menjagokan Listyo jadi Kapolri adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Baca Juga: Jenderal Polisi Berada di Balik Kasus Djoko Tjandra, Yasonna Laoly: Tak Cukup Dicopot, Proses Pidana
"Saya mengatakan dia (Kabareskrim) layak menjadi Kapolri," ujar Boyamin di Jakarta, kemarin sebagaimana diberitakan di Wartaekonomi.co.id.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi, Listyo mengantongi tiket untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Apalagi, kalau dalam kasus Djoko Tjandra ini, Listyo berani mengusut tuntas keterlibatan para jenderal polisi.
Baca Juga: Akhirnya Idol Kpop Buka-bukaan, Staf Agensi Disebut Biang Kerok Rumor dan Skandal Kencan Megabintang
"Penangkapan itu membuka pintu bagi Komjen Listyo," tuturnya.
"Kalau bisa, jelas itu karpet merah baginya menuju jabatan Kapolri," tandas Muradi.
Senator asal Bangka Belitung Alexander Fransiscus juga menilai, Listyo layak untuk menduduki jabatan Trunojoyo I.
Baca Juga: Kemerdekaan RI di Tengah Pagebluk, Merah Putih Mesti Bekibar, Sekali Merdeka Tetaplah Merdeka
Selain berhasil menangkap Djoko Tjandra, bagi warga Babel, Listyo punya jasa dalam melakukan perbaikan tata kelola pertambangan timah yang beberapa waktu dilaporkan lantaran adanya praktik kartel dan monopoli.
"Sekarang sudah mulai ke arah perbaikan di sini. Ini menjadi catatan kami di sini," ungkap Alex.
Digoyang isu agama
Sayangnya, jalan Listyo menuju kursi Kapolri diperkirakan tidak begitu mulus. Eks ajudan Presiden Jokowi ini bakal digoyang isu agama. Mengingat, jenderal bintang tiga itu seorang Nasrani.
Baca Juga: Viral Video Youtuber Bagikan Daging Kurban Berisi Sampah, Edo Putra Akui Demi Dulang Subscriber
Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan, kasus SARA sudah pernah dialami Komjen Listyo.
Saat itu, Listyo banyak ditentang terkait jabatannya sebagai Kapolda Banten pada 2016. Salah satu yang mengkritik adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Hal ini tentu mungkin terjadi lagi seandainya Komjen Listyo dicalonkan menjadi Kapolri," ujar Stanislaus semalam.
Baca Juga: Singkirkan Video Lesti Kejora dan Rizky Billar, Lagu Rey Mbayang untuk Dinda Hauw Merangkak Trending
Apalagi, dalam sejarah Kepolisian, baru ada satu jenderal nonmuslim yang pernah menjabat sebagai Kapolri, yakni Jenderal (Purn) Widodo Budidarmo yang beragama Kristen.
Listyo sebetulnya berpeluang besar menjadi pengganti Jenderal Idham Azis dengan tiga bintang di pundaknya. Di samping juga jabatannya sebagai Kabareskrim dinilai strategis.
Apalagi beberapa Kapolri juga sebelumnya menjabat Kabareskrim, termasuk Idham Azis. Selain itu, masa pensiun Listyo juga masih jauh, 2027.
Baca Juga: Pesawat Bawa Bansos 100 Karung Beras Mengalami Kecelakaan di Papua, Masih Diselidiki Penyebabnya
Kapolri hak perogratif Presiden Jokowi
Keunggulan lain, dia dekat dengan Presiden Jokowi karena pernah menjadi ajudannya. Namun, ada faktor-faktor lain yang juga dipertimbangkan. Yakni, resistensi dari masyarakat atau catatan-catatan yang pernah ada.
Tetapi Stanislaus menyatakan, kewenangan memilih Kapolri ada di tangan Presiden Jokowi.
"Siapa pun yang dicalonkan tentu sudah dikalkulasi dengan cermat oleh Presiden," tandasnya.
Baca Juga: Viral Video Polisi Berbadan Kekar Tak Berkutik Lihat Jarum Suntik, Memberontak di Depan Dokter
Anggota Kompolnas Poengky Indarti menegaskan, identitas agama tidak menjadi syarat untuk menjadi calon Kapolri.
Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebut, calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
Dalam undang-undang tersebut, tak ada syarat yang secara eksplisit menyebutkan seorang calon Kapolri mesti berasal dari agama tertentu.
Baca Juga: Blak-blakan Ungkap Malam Pertama dengan Irwan Mussry, Maia Estianty: Orang Timur Tengah Itu Pasti...
"Tolong dibaca. Kami dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden tetap berpegang pada aturan Undang-Undang Polri," imbuh Poengky.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, terlalu prematur jika penangkapan Djoko Tjandra dikaitkan dengan pencalonan Listyo sebagai Kapolri.
"Terlalu prematur bila hanya berlandaskan prestasi yang satu ini," beber Emrus.
Baca Juga: Djoko Tjandra Diborgol di Malaysia, Dijebloskan di Rutan Salemba, Bareskrim Kini Dalami 3 Kasusnya
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga punya pendapat serupa. Sebaiknya semua pihak bersabar menunggu momentum pergantian Kapolri.
Dalam penilaian Neta, urusan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara baru dilakukan setelah Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju.
Bagaimana dengan DPR? Para anggota Dewan hanya memuji kinerja Listyo dan jajarannya membawa pulang Djoko Tjandra. Namun, tak mau menilai layak tidaknya dia menjadi Kapolri.
Baca Juga: Singgung Motif Kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo, Ahli Kriminologi: Bunuh Diri Paling Aneh
"Ada saja pihak-pihak yang mengaitkan penangkapan Djoko Tjandra dengan bursa calon Kapolri, padahal hal itu tidak ada kaitannya dan situasinya jauh panggang dari api," tegasnya.
"Itu kewenangan Presiden, kami tak mau mendahului," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, semalam.***
Konten Partner: Warta Ekonomi
