Network
Faida merupakan bupati perempuan pertama yang dipilih langsung rakyat Jember di Pilkada 2015, bahkan dia menang hanya dengan kendaraan politik minortitas.
Bupati Jember faida dan wakilnya, Muqit Arief kemudian dilantik 17 Februari 2016.
Baca Juga: Pengawas Eksekutif OJK Terima Suap, Diduga Kantongi Rp7,45 Miliar dari Bank Bukopin Cabang Surabaya
Sayangnya, kepemimpinannya belum genap setahun, 13 anggota DPRD Jember dari empat fraksi mendaftarkan usulan pelaksanaan hak interpelasi kepada Bupati Faida.
Hal itu menyusul pergantian Sekretaris DPRD Jember yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
Agenda interpelasi pertama dijadwalkan akhir tahun 2019, namun Faida mangkir dari panggilan dewan bakan memberikan keterangan yang membuat DPRD semakin geram dengan sikap Bupati Jember tersebut.
Baca Juga: Benarkah Polisi Sudah Kantongi Nama Pembunuh Editor Metro TV? Begini Analisis Kriminolog UI
Tidak lama dari itu, DPRD kemudian mengambil langkah yang lebih serius dengan menggulirkan 'Hak Angket Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jember Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019'.
DPRD kemudian mencatata ada lima kebijakan Bupati Faida yang masuk dalam penyelidikan anggota dewan, misalnya hilangnya kuota formasi CPNS 2019 untuk Jember; mutasi yang tidak sesuai dengan perundangan; serta penerbitan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK).
Dalam sidang HMP untuk memakzulkan Bupati Jember Faida, berbagai fraksi menyampaikan pandangan mereka.
