Network
PR BOGOR - Sidang paripurna DPRD Jember dengan agenda hak menyatakan pendapat (HMP) yang dihadiri 45 orang anggota dewan memutuskan, sepakat melakukan pemberhentian tetap atau memakzulkan Bupati Jember Faida.
Dalam agenda tersebut, fraksi PDIP mengambil sikap, selama kepemimpinan Faida banyak penyelewengan dan pelanggaran birokrasi.
Belum lagi soal penyelewengan dugaan pengadaan barang dan jasa yang semuanya sudah masuk dalam temuan panitia angket DPRD Jember.
Baca Juga: Boy William Digiring ke Polda Jawa Timur Soal Kasus Carding, Akui Terima Endorsment dari Tersangka
Pandangan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supa'at, sebagaimana diberitakan di Poltarjember.com, Rabu 22 Juli 2020.
"Sudah banyak carut marut birokrasi di Jember, ditambah lagi banyak penyelewengan dan juga sudah melanggar sumpah janji jabatannya," ujarnya saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Rabu 22 Juli 2020.
Dengan usulan tersebut, Hadi akan meneruskan hal ini ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.
Hadi meminta, aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara serius atas pengadaan barang dan jada di Jember yang mengakibatkan kerugian negara.
Baca Juga: Pengawas Eksekutif OJK Terima Suap, Diduga Kantongi Rp7,45 Miliar dari Bank Bukopin Cabang Surabaya
