Network
Baca Juga: Ngamar di Rumah Sakit Riyadh, Raja Salman Pimpin Rapat Kabinet Meski Menderita Radang Kantung Empedu
PKB mencatat kesalahan Faida dalam delapan poin, yakni Tidak merespon Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019; Kebijakan melakukan mutasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak sesuai dengan ketentuan; Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Pelanggaran lainnya adalah kebijakan penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember (KSOTK); Bupati tidak mematuhi untuk ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019; Bupati juga tidak mematuhi perintah Menteri Dalam Negeri dan perintah Gubernur Jawa Timur; Kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa diduga melanggar ketentuan Perpres Nomor: 16 Tahun 2018.
Fraksi PDIP mengambil sikap, selama kepemimpinan Faida banyak penyelewengan dan pelanggaran birokrasi.
Belum lagi soal penyelewengan dugaan pengadaan barang dan jasa yang semuanya sudah masuk dalam temuan panitia angket DPRD Jember.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berkata Vaksin Corona Siap Diproduksi 100 Juta per Tahun dengan Catatan...
Pandangan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supa'at, sebagaimana diberitakan di Poltarjember.com, Rabu 22 Juli 2020.
"Sudah banyak carut marut birokrasi di Jember, ditambah lagi banyak penyelewengan dan juga sudah melanggar sumpah janji jabatannya," ujarnya saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Rabu 22 Juli 2020.
Dengan usulan tersebut, Hadi akan meneruskan hal ini ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.
Baca Juga: ARMY Ingat V BTS Sempat Tunjukan Sikap Tak Patut di Panggung? Narasi Ini Sempat Digiring Haters
