Apalagi, saat ini, seluruh kekuatan Partai sedang fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Aktif Kampanye HAM Hingga Sumbangkan Dana untuk BLM, Fans di Korea Selatan Minta BTS Jauhi Politik
Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet didukung seluruh kader PDI Perjuangan yang terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19.
"Dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama," Hasto Kristiyanto.
Oleh karena itu, menanggapi aksi tersebut Hasto menyebut pihaknya akan menempuh jalan hukum.
Baca Juga: Di Amerika Serikat Kpop Menjadi Sasaran Partai Republik dan Demokrat Jelang Pemilu November 2020
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," ujarnya.
Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal tegas bahwa Partai mendengarkan aspirasi dan terus mengedepankan dialog.
Seperti lazimnya, Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat.
Baca Juga: Aktif Kampanye HAM Hingga Sumbangkan Dana untuk BLM, Fans di Korea Selatan Minta BTS Jauhi Politik