PEMBRITA BOGOR - Film dokumenter Dirty Love besutan Dandhy Dwi Laksono tengah menjadi sorotan publik usai menceritakan tengang kecurangan Pemilu 2024. Pada salah satu tayangannya, pakar hukum tata negara menyebut nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin.
Dia disebut sebagai orang dekat Istana Kepresidenan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, sebelum mengisi jabatan Pj Gubernur Jabar, Bey bertugas sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden dari 2016-2021.
Menganggapi hal itu, Bey Machmudin menyebut dirinya netral dan tidak memihak dalam Pilpres 2024.
"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral, dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," katanya, dikutip Bogor.Pikiran-Rakyat.com dari ANTAR pada Senin, 12 Februari 2024.
Bey Machmudin dengan tegas menantang siapa saja yang menyebut dirinya berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 seperti narasi di dalam film Dirty Vote.
"Dari awal, saya netral. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," ucapnya.
Dia mengatakan selama Pemilu 2024 menentang keras tindak kecurangan. Aksinya tersebut dilakukan bersama Forkopimda Provinsi Jabar. Dia juga mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.
"Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang)," ujarnya.
Heboh Film Dirty Vote
Film dokumenter 'Dirty Vote' berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Ketiga pakar tersebut berasal dari perguruan tinggi Indonesia di bidang hukum, antara lain Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Bey disebut Fery menjadi kaki tangan Jokowi untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres karena pernah menduduki jabatan di Istana.
"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukkan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," kata Feri dalam film Dirty Vote.***