Network
PEMBRITA BOGOR - Mohammad Shtayyeh, Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) menyatakan bahwa PA tidak akan memerintah Gaza setelah konflik Israel-Hamas tanpa perjanjian komprehensif yang juga mencakup Tepi Barat.
Menurut Shtayyeh, Otoritas Palestina tidak akan berpartisipasi tanpa solusi politik yang menghasilkan dua negara berdaulat.
Dalam wawancara dengan The Guardian, Shtayyeh menyatakan, "Untuk meminta Otoritas Palestina pergi ke Gaza dan menjalankan urusan Gaza tanpa solusi politik untuk Tepi Barat, seolah-olah Otoritas Palestina akan menaiki F-16 atau tank Israel? Saya tidak menerimanya. Presiden kami (Mahmoud Abbas) tidak menerimanya. Tak satu pun dari kami akan menerimanya."
Baca Juga: Tentara Israel Serang Gereja di Palestina, Dua Perempuan Tewas
Shtayyeh lebih lanjut menyoroti kebutuhan akan visi komprehensif dan damai, di mana Tepi Barat membutuhkan solusi, dan baru kemudian Gaza dapat dihubungkan dalam kerangka solusi dua negara.
Shtayyeh: Tepi Barat Wajib Dilibatkan dalam Perjanjian Kedaulatan Palestina
Shtayyeh juga menjelaskan bahwa prioritas utamanya adalah menghentikan pemboman di Gaza dan kekerasan di Tepi Barat, yang telah menewaskan banyak warga Palestina.
Otoritas Palestina berupaya untuk mendapatkan dukungan melalui KTT darurat Arab yang diharapkan dapat membantu dalam pembentukan negara Palestina yang fungsional.
Namun, Shtayyeh mengakui meningkatnya kemarahan publik terhadap Otoritas Palestina karena ketidakmampuannya untuk melindungi warga Palestina.
