PR BOGOR - Publik di Indonesia belakangan ramai-ramai mengomentari narasi yang menyebut soal adanya keinginan Timor Leste yang kembali menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam narasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan, salah satu alasan keinginan Timor Leste untuk kembali menjadi bagian daripada Indonesia adalah soal kondisi ekonomi negara itu.
Bila menilik lebih dekat, memang beberapa indikator pembangunan di Timor Leste masih penuh dengan tantangan yang harus terus dibenahi pemerintah setempat.
Baca Juga: Jungkook BTS: Bila Saya Kehilangan Perut Atletis, Maka Sudah Pasti Kehilangan ARMY, Abs Ini Miliknya
Dilansir dari Organisasi Perdamaian Dunia, Timor Leste berada di peringkat 131 dari 189 negara pada indeks pembangunan manusia PBB.
Indeks Pembangunan Manusia memberi skor berdasarkan faktor-faktor seperti harapan hidup, pendapatan, dan pendidikan.
Sebagai gambaran, di titik 131, Timor Leste berada lebih dekat dengan negara-negara Afrika sub-sahara daripada kebanyakan tetangganya di Asia Tenggara.
Baca Juga: Timor Leste: Mantan Presiden Ramos Horta Ingatkan Australia, Anda Bak Mencuri Uang Wanita Tua Miskin
Ketika Indeks Pembangunan Manusia disesuaikan untuk memperhitungkan ketimpangan besar di negara itu, skor Timor Leste diturunkan menjadi hanya 0,450 yang akan menempatkannya tepat di bawah Yaman, sebuah negara yang baru-baru ini disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Kemudian secara kemandirian ekonomi, Kementerian Keuangan Timor Leste melaporkan pada tahun 2011, sekitar 40 persen penduduk di sana harus bertahan hidup dengan USD30 setara Rp445,464,00 dengan kurs Rp14.848 per bulan atau kurang.
Bahwa fakta tersebut memang benar adanya, namun narasi yang beredar tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Narasi tersebut juga sempat diramaikan pegiat media sosoal Denny Siregar.
Baca Juga: Perusahaan Susi Pudjiastuti Buka Lowongan Pekerjaan di Pangandaran, Walk in Interview 9-10 September
"Menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Timor Leste nyesal pisah dari Indonesia. Kalian sih percaya gombalan Australi. Makan tuh, mereka habis manis sepah dibuang Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia," tulis Denny Siregar dalam akun twitternya sebagaimana diansir Pikiranrakyat-bogor.com.
Menanggapi hal tersebut, Julio Tomas Pinto, Penasihat Senior Bidang Pertahanan, Keamanan & Luar Negeri untuk Ketua Parlemen Nasional 2016-17 & 2018-2020 serta Mantan Sekretaris Negara untuk Pertahanan Timor Leste lantas meminta Denny Siregar meminta maaf.
Julio Tomas Pinto kemudian menegaskan, narasi yang bergeming di media sosial itu tidak benar adanya. Bahwasanya Timor Leste kini sudah merdeka dari Indonesia dengan proses rekonsiliasi buah dari invansi besar-besaran yang dilakukan militer Indonesia selama hampir 24 tahun.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Terperosot, Subsidi Gaji Rp600.000 Bakal Diperpanjang hingga 2021
Terlebih kata dia, kemerdekaan negaranya berangkat dari kehendak rakyat dengan 78,5 persen saat itu memilih untuk menjadi mandiri, melepaskan diri dari Indonesia melalui refrendum yang terlaksana pada 30 Agustus 1999.
Julio Tomas Pinto menyebutkan, selamanya Timor Leste akan berdiri sendiri dan tidak akan kembali lagi menjadi bagian daripada NKRI.
"Bonoite a todos. Tdk ada maksud lain. Kami berkewajiban meluruskan informasi keliru yang terus-menerus di beritakan di medsos entah dari mana sumbernya. Terima kasih banyak," tulis Juli Tomas Pinto di akun twitter pribadinya.
Baca Juga: Kemenpan RB: Ada Wacana Tenaga Honorer Bakal Diangkat Jadi PNS Tahun 2021, Ujar Tjahjo Kumolo
"Minta Maaf mas @Dennysiregar7, Timor-Leste sudah merdeka berdsrkan kehendak rakyat dgn 78,5 persen melalui referemdum. Timor Leste tidak dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Terima Kasih," imbuhnya.
Timor Leste memang terus berbenah untuk terus megejar pembangunan demi menopang perekonomian nasional. Dalam catatan Organisasi Perdamaian Dunia menyebutkan, Pemerintah setempat menghabiskan lebih dari USD2 miliar untuk mengembangkan infrastruktur yang dihancurkan Indonesia pada akhir invansi pendudukan.
Sebuah proyek besar yang mengembangkan pelabuhan Tibar sedang berlangsung dan bandara yang baru saja selesai dibangun di bagian selatan negara itu adalah contoh pembangunan yang menjanjikan.
Baca Juga: 'Anda akan Membayarnya', Isi Email Isabella Guzman untuk Sang Ibu Jelang Aksi Pembunuhan Brutalnya
Proyek infrastruktur sangat penting bagi negara untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan kawasan dan membuka jalan bagi pariwisata, ekspor, dan merangsang penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, menurut Indeks Demokrasi 2018 Economist, Timor Leste adalah negara paling demokratis di Asia Tenggara. Ini adalah fakta yang diverifikasi oleh Bank Dunia dan Uni Eropa.
Timor Leste dengan bangga menawarkan kuota 30 persen untuk jumlah perempuan di parlemen dan pada pemilihan terakhir 35 persen kursi di parlemen ditempati perempuan. Sangat sedikit negara lain di kawasan ini yang dapat membanggakan tingkat partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan mereka.
Baca Juga: Usai Reza Artamevia, Polisi Kantongi Nama Artis Lain yang Juga Konsumsi Narkoba Ujar Yusri Yunus
"Selain itu, menurut Indeks Demokrasi 2018 Economist, Timor-Leste adalah negara paling demokratis di Asia Tenggara. Ini adalah fakta yang diverifikasi oleh Bank Dunia dan Uni Eropa," tulis Julio Tomas Pinto.***