Network
PEMBRITA BOGOR - Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyoroti perubahan status Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara. Dia melihat peluang baru dalam pembangunan ekonomi melalui Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Dengan alokasi dana APBD minimal 5 persen langsung ke kelurahan, Jakarta menegaskan komitmennya untuk membangun dari bawah.
Suhajar menekankan bahwa dana tersebut bukan sekadar angka, melainkan sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Kelurahan merupakan ujung tombak menyelesaikan masalah-masalah kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak dan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat," ungkap Suhajar.
Prioritas penggunaan dana APBD ini terfokus pada kesejahteraan pangan dan papan, pendidikan gratis untuk anak yatim piatu, modal kerja bagi penyandang disabilitas, hingga perbaikan gizi balita di bawah garis kemiskinan.
Namun, tidak hanya itu, dana ini juga akan menyasar pengadaan taman bermain, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan pengembangan infrastruktur kesehatan serta lingkungan.
Meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Suhajar yakin bahwa kota ini masih memiliki potensi besar sebagai kota global.
Dengan lokasi yang strategis dan sumber daya manusia berkualitas, Jakarta memiliki peluang untuk menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia.
Pengamat Tata Kota Sebut Jakarta Harus Gandeng Kota-kota Tetangga
Sementara itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyoroti pentingnya membangun kawasan aglomerasi yang kuat sebagai penunjang ekonomi Jakarta.
