PR BOGOR - Peneliti Vokasi sekaligus penggiat litertasi digital Universitas Indonesia, Devie Rahmawati menilai, demokrasi di dunia saat ini menghadapi tantangan dan perubahan.
Menjelang pelaksanaan Pemilu AS 2020 November ini, Devie Rahmawati mengingatkan, pemilu yang bebas dan adil sebagai landasan legitimasi demokrasi, mengalami tekanan.
Tekanan tersebut berasal dari gerakan populisme dan pascakebenaran, yang menyalahgunakan teknologi komunikasi digital untuk menyesatkan masyarakat.
Baca Juga: Lanjutkan Tuntutan Omnibus Law, Besok Buruh Bakal Turun ke Jalan Lagi Selain Tempuh Cara Lewat MK
Beberapa studi menunjukkan kata dia, media sosial mempolarisasi debat publik, mendorong orang ke arah politik yang ekstrem.
Sedangkan studi lain berpendapat bahwa media sosial menciptakan 'gelembung filter' dan 'ruang gema', mengurangi akses ke berbagai sumber informasi dan perspektif.
"Disinformasi adalah salah satu strategi para populis yang mencoba meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada fakta yang dapat diverifikasi dan membangun sinisme (termasuk dengan menjelekkan jurnalis profesional sebagai penyebar 'berita palsu') sehingga kontestasi kebijakan serta pemilu tidak didasarkan pada akal sehat, melainkan pada pesona pribadi dan loyalitas sektarian," kata Devie Rahmawati dalam diskusi daring bertajuk : Beyond Misinformation: US Electoral Integrity in The Digital Age, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Segera Datang ke Samsat Terdekat! STNK Diblokir Jika Tidak Diperpanjang Selama Dua Tahun
Studi lain kata Devie menyebutkkan, media jejaring sosial seperti instagram, Facebook, twitter, WhatsApp dipercayai sebagai media yang memiliki susunan redaksi.
"Ini yang unik tidak heran informasi yang berseliweran dipercaya betul oleh masyarakat, baik soal Covid, Politik, dan lainnya,” ujar Devie Rahmawati, Dosen Pendamping UKM Fact Checker UI dalam kegiatan Webinar bertajuk 'Peran Influencer Terhadap Kepercayaan Masyarakat Menanggapi Isu-Isu Covid-19'.
Pemred Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika menilai, tidak dipungkiri media massa terjebak dalam penyebaran misinformasi.
Baca Juga: UMP Jawa Barat 2021 Tak Ada Perubahan, Jangan Sampai Ada Kabupaten/Kota Tetapkan Nilai Lebih Rendah
Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menekankan pada cek-cek fakta secara kolaboratif.
“Jadi sering sekali media itu sendiri terlibat juga dalam penyebaran misinformasi. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan, karena banyak sekali sebetulnya kondisi kebingungan yang terjadi akibat infodemik akibat pandemi informasi, bisa kita atasi jika media sendiri sudah mulai membersikan diri dari konten yang termasuk dalam false connection, misleading content, dan false context,” kata Wahyu.
Wahyu kemudian membeberkan data dari Reuters Institute dan University of Oxford yang menerangkan bahwa penyebaran berita hoax terbesar dilakukan orang-orang prominent persons/influencer.
Baca Juga: Giselle Aespa SM Entertainment Bikin Penggemar Kpop Tercengang, Training Terpendek Cukup 2 Bulan
“Dari sisi jumlahnya memang mereka hanya 20% dari total yang menyebarkan disinformasi, tapi share of engagements-nya, karena mereka influencer, itu 69%. Jadi meskipun orangnya sedikit, tapi punya follower banyak tapi karena mereka berpengaruh, jumlah engagement, retweet, like, share, jauh lebih besar,” kata Wahyu.
Putri Indonesia Intelegensia 2020, Desiree Maghdalena Roring, menganggap bahwa kekuatan influencer ialah sosial media yang dimiliki.
Melalui sosial media tersebut, kata Desiree, para influencer dapat mempengaruhi banyak orang.
Baca Juga: Token Listrik Gratis November Bahkan hingga Desember, Simak Cara Mengklaimnya Online dan Offline
“Sebagai influencer, sumber informasi yang tepat itu penting banget. Kita bertanggujawab tentang apa yang kita bagikan. Jangan sampai kita tanpa sengaja share hoax, itu sangat berbahaya,” papar Desiree.