Network
PR BOGOR - Sebanyak 7.766 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan dua aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Kedubes Prancis pada hari ini, Senin, 2 November 2020.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menyebutkan, 7.766 personel gabungan itu terdiri atas TNI dan Polri.
Yusri Yunus juga menyebut, pihaknya juga menyiagakan 8.000 personel dalam aksi unjuk rasa yang digelar kali ini.
Baca Juga: Aksi Demo di Kedubes Prancis, Jalan Thamrin Menuju Bundaran HI Ditutup Sejak Pukul 11.00 WIB
"Polisi TNI, dan pemerintah provinsi siap membantu mengawal dan mengamankan semuanya kegiatan tersebut 7766 personil yang kita turunkan keseluruhan di dua titik," ujar Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Senin, 2 November 2020, sebagaimana dilansir dari RRI, Senin, 2 Oktober 2020.
Untuk itu, akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik ruas jalan yang bersifat situasional.
"Ada beberapa penggal jalan, pengalihan arus kalau memang dibutuhkan, karena memang situasional yang ada. Ada sekitar 8 ribu personel gabungan TNI-Polri maupun pemerintah daerah yang kita cadangkan di Polda Metro dan Tugu Monas," ujarnya.
Baca Juga: Aksi Demo di Kedubes Prancis, Tiga Rute TransJakarta Mengalami Perubahan Sementara
Terkait personel yang dicadangkan, Yusri menyebutkan pihaknya bakal menurunkan melihat perkembangan aksi unjuk rasa di dua tempat tersebut.
"Melihat situasi yang ada, nanti kita lihat kekuatan seperti apa yang turun dari teman-teman yang unjuk rasa, apakah perlu ada cadangan kita turunkan nanti lihat perkembangan di lapangan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, kelompok buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi serikat buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 November 2020.
Baca Juga: Curi Ikan di Laut Natuna Utara, KKP Usir Dua Kapal Milik Vietnam
Selain di Istana, aksi unjuk rasa kelompok buruh yang menuntut penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021 itu dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, ada juga elemen masyarakat yang juga melakukan unjuk rasa (termasuk FPI dan PA 212) di Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW.***
