Network
Dikutip dalam artikel sindikasi Warta Ekonomi dari SINDO News, kritikan tersebut, terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berujung aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Selain itu Menko Polhukam menyatakan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap aksi-aksi anarkis.
Terbukti, pada saat terjadinya aksi aparat kepolisian kerap melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Tayang 17 Oktober 2020, Pemeran Drama Terbaru 'Start-Up' Bocorkan Cerita dengan Kata Kunci
Selain banyak yang terluka, hingga kini masih ada sejumlah pengunjuk rasa yang belum diketahui keberadaannya.
Terkait hal itu, Fahri Hamzah menilai, UU Ciptaker lahir dengan proses aspirasi yang minim, juga pemerintah dan DPR abai tentang dialektika.
Selain itu, menurutnya, ketegasan memang perlu dilakukan. Namun yang lebih harus perlu dilakukan yakni introspeksi diri bagi lembaga-lembaga terkait.
Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja, Forum Rektor Nasional 'Ada Sejumlah Perundangan yang Menjadi Satu UU'
"Sambil membersihkan puing2 akibat kerusuhan ini. Ada baiknya bapak mengajak presiden, kabinet dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara. Sungguh, merugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; #RUUHIP dan #RUUOmnibusLaw," katanya dalam Twitternya pada Jumat, 9 Oktober 2020.
Lanjutnya, Fahri Hamzah mengingatkan, sistem perwakilan di Indonesia saat ini didominasi oleh partai politik, sehingga aspirasi yang ada banyak dicampuri pesanan. Alhasil, dialog masyarakat dan wakil rakyat di parlemen pun ikut terhambuat.
