Network
PR BOGOR - Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI dengan Nomor: FPD.155/DPR.RI/X/2020 pada tanggal 9 Oktober 2020.
Surat yang disampaikan partai Demokrat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani berisi Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja.
Anggota Partai Demokrta Ossy Darmawan mengatakan alasan surat itu dikirim karena Fraksi Partai Demokrat belum secara resmi mendapatkan dokumen UU Ciptaker pasca-pengesahan RUU menjadi UU.
Baca Juga: Fahri Hamzah Bilang BUMN Selalu Cari Laba, Padahal Bukan Itu Tugas Utamanya Bila Berlandaskan UU
"Padahala lazimnya jika RUU disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI menerima dokumennya," kata Ossy, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Bogor.com pada laman Warta Ekonomi, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Meski ada banyak versi dokumen draf UU Cipta Kerja yang berseliweran di ruang publik, tetapi tidak diketahui mana versi finalnya.
Partai Demokrat berniat untuk mempelajari dokumen final UU Cipta Kerja secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasar per pasalnya.
Baca Juga: Lapan Ungkap 'Kiamat' Timbul dari Badai Matahari, Berdampak Besar Bagi Kehidupan di Muka Bumi
selanjutnya, tidak ada informasi yang dapat membingungkan publik, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah.
