Sementara itu, Rico Nurfiansyah Ali, pengadu perkara tersebut, berdasarkan pemberitaan media pada November 2023, mengungkapkan kekhawatirannya atas kebocoran data DPT.
Rico mengatakan, "Saya patut merasa khawatir data saya juga bocor," sebagai dasar pengaduannya.
Di sisi lain, Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa KPU telah melakukan mitigasi dengan segera setelah mendapat informasi tentang dugaan akses ilegal ke data Sidalih.
Baca Juga: Ribuan Orang Pindah Memilih dari Luar Daerah ke TPS Kota Bogor, Kok Bisa? KPU Sebut Gegara Hal Ini
Upaya-upaya tersebut mencakup koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani peretasan lebih lanjut.
"KPU telah melakukan pengecekan terhadap Sidalih dan menonaktifkan akun-akun pengguna sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut," pungkas Afifuddin.
Akibat dari disidangnya KPU di DKPP, rapat pleno nasional penghitungan suara yang semula dijadwalkan pada Rabu, 28 Februari 2024 harus ditunda.
KPU akan menjadwalkan ulang rapat pleno nasional sembari menunggu hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan luar negeri.***