Network
PEMBRITA BOGOR - Terkait biaya transportasi dan makanan yang tidak memadai selama pelantikan dan bimtek, beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu anggota KPPS, Lendy dari Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, menegaskan bahwa uang transportasi pelantikan yang diikutinya pada 25 Januari 2024 belum diterima.
Menurutnya, setiap anggota KPPS seharusnya mendapatkan sejumlah uang, namun belum ada pemberitahuan terkait pencairan biaya tersebut.
Baca Juga: Apakah Petugas KPPS Bakal Lanjut Jika Pilpres 2024 Masuk Putaran Kedua? Begini Informasi dari KPU
Lendy juga menyampaikan ketidakpuasan terkait besaran uang yang dijanjikan, "Di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk ini, katanya hanya Rp100 ribu per orang. Tapi, kapan itu diberikan oleh KPU, belum juga ada pemberitahuan," ujarnya.
Sementara itu, Nurdin, anggota KPPS Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, menambahkan bahwa makanan yang diberikan selama acara hanya berupa snack sederhana yang tidak memadai.
Menanggapi uang transportasi KPPS yang belum dibayarkan, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang, Reva, merespons tudingan ini dengan menjelaskan bahwa uang tersebut belum dibayarkan secara langsung karena masih dalam proses pengajuan dan pencarian data lokasi pelaksanaan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Jelang Pilpres 2024 Honor Petugas KPPS Naik Jadi Rp1,2 Juta
Dilansir dari RRI, Reva menegaskan bahwa proses tersebut akan berlangsung selama dua hari, dan anggota KPPS akan menerima biaya transportasi sesuai dengan yang dijanjikan.
DPR Respons Viral Kasus Pemotongan Anggaran KPPS di Medsos
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyesalkan kasus pemotongan anggaran KPPS di Sleman dan Banten. Ia menekankan pentingnya transparansi dan menyerukan pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan secara detail di lapangan agar hak-hak petugas KPPS tidak dikurangi.
Mardani juga mengingatkan pada kejadian tragis di Pemilu 2019 yang menimpa ratusan petugas KPPS.
Baca Juga: Apakah Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Naik di Pemilu 2024? Cek Selengkapnya di Sini
"Pengecekan itu penting karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Apalagi, di Pemilu 2019, total ada 894 petugas meninggal dunia, lalu, 5.175 petugas mengalami sakit, jangan sampai diulangi,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPR lainnya Aminurokhman juga mendesak KPU RI untuk mengambil langkah tegas dalam menelusuri kasus pemotongan hak-hak KPPS.
Ia menyoroti pentingnya melakukan check and recheck terkait anggaran KPPS untuk mencegah kejadian serupa.
Sebelumnya, viral informasi bahwa anggaran snack KPPS Sleman dipotong oleh vendor hingga Rp2.500 per orang. Karena viral, KPU Kabupaten Sleman akhirnya meminta maaf atas kejadian tersebut.
Kejadian ini menciptakan kegelisahan di kalangan anggota KPPS dan mendapat sorotan dari anggota DPR. KPU perlu transparan dan perhatian terhadap hak-hak petugas KPPS untuk memastikan kelancaran proses demokrasi saat Pemilu 2024 nanti.***
