Network
Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya itu membuat bakal calon kepala daerah melakukan praktik mahar politik.
Padahal, larangan praktik mahar politik secara eksplisit sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Baca Juga: Sah ASN Dapat Pulsa Gratis Rp200 Ribu-Rp400 Ribu dan Mahasiswa Rp150 Ribu per Bulan, Direstui Menkeu
Namun, tidak mudah bagi Bawaslu melakukan proses pembuktian pelanggaran tersebut.
“Pertama soal keterbatasan waktu tiga plus dua (hari), waktu yang sangat singkat ini tentu tidak mudah proses pembuktian dalam penanganan pelanggaran mahar politik,” katanya.
Kedua, Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran mahar politik adalah laporan yang kadaluwarsa sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Selalu Dipimpin Kalangan Profesional, Ekonom Senior Faisal Basri Usul Kementerian BUMN Dihapus
Mahar politik kerap terjadi di ruang-ruang tertutup dan melibatkan pihak-pihak yang saling membutuhkan.
Kendala ketiga terkait pelapor yang umumnya merupakan pemberi, karena merasa dirugikan dalam praktik mahar politik mengurungkan niat melaporkan pelanggaran tersebut.
Sebab, mereka juga takut saat penjatuhan sanksi dalam UU Pilkada berlaku juga bagi pemberi dan penerima.
Terakhir, pilkada yang digelar dalam kondisi pandemi Covid-19 membuat penanganan pelanggaran menjadi terbatas. Pembatasan fisik menjadi tantangan Bawaslu dalam proses pemeriksaan kasus.
