Menyusul Gibran Maju Pilkada PKS Nilai Dinasti Politik Buruk Bagi Demokrasi, Perlu Dibatasi Regulasi

- 28 Juli 2020, 17:52 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Juli 2020.*/Dok. DPR RI/Azka/Man
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Juli 2020.*/Dok. DPR RI/Azka/Man /

PR BOGOR - Majunya Putra Sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming terus menjadi sorotan publik lantaran dinilai lekat dengan dinasti politik.

Pandangan yang sama sering disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menyoali dinasti politik dalam suatu pemerintahan, aggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara.

Baca Juga: Jokowi Lantik Gubernur Kepri, Isdianto Catat Rekor Jadi Pemimpin Daerah Pertama Tanpa Lewati Pilkada

Lebih jauh, dalam pandangannya perlu ada regulasi yang jelas untuk mencegah terjadinya dinasti politik dalam sebuah negara.

Dalam pandangannya, seorang pemimpin harus memiliki jejak rekam dalam memimpin masyarakat sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

“Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik,” ujar Mardani Ali Sera dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagaiman dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari laman resmi DPR RI, Selasa 28 Juli 2020.

Baca Juga: Skandal Michael Jackson dan Keluarga, Putranya Pertanyakan Apakah Raja Pop Itu Memilik Anak Kandung?

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini sebagai pembicara.

Menurut Mardani Ali Sera, seorang pemimpin harus mempunyai perjuangan politik dari bawah sebelum mengampu tongkat kepemimpinan tertinggi di suatu daerah atau bahkan negara.

Halaman:

Editor: Amir Faisol

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x