Network
Artikel ini telah tayang di Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dengan judul 'Menko Polhukam Aktifkan Kembali Tim Pemburu Koruptor, Misi Tangkap Djoko Tjandra'.
Keempat institusi yang akan dipanggil itu antara lain, pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun tujuan pemanggilan tersebut ungkap Mahfud, yakni dikarenakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan laporan perkembangan dari upaya pengejaran terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) Djoko Tjandra.
Baca Juga: Menolak Lupa 2 Jenderal Polisi dalam Kasus Buronan 17 Tahun Pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa
"Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi," ujar Mahfud MD.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut jika Tim Pemburu Koruptor tak lagi jalan pada saat itu karena masalah anggaran.
"Masalah anggaran, alasannya inpres setahun, kemudian berhenti lagi tidak ada anggaran tuh. Ada anggaran atau tidak ini kan kegiatan pemerintahan." kata Bonyamin.
Baca Juga: Petarung UFC Wanita Belgia Kekurangan Duit Imbas Pandemi Covid-19, Banting Setir Ke Situs Dewasa
Bonyamin berharap, diaktifkannya lagi Tim Pemburu Koruptor oleh Menko Polhukam diharapkan bisa segera menangkap Djoko Tjandra,
"Mau dibentuk berapa, invetasi berapa, satu orang atau dua orang (timnya), berapa anggarannya Rp100 ribu sampai Rp100 Milliar. Golnya Djoko Tjandra ditangkap" tambah Bonyamin.
