Network
"Ini harus sama-sama kita pahami. Apalagi teks Pancasila itu lahir dari diskursus pikiran sejumlah tokoh khususnya anggota BPUPKI 1945," tuturnya dalam akun twitternya.
Pandangan keempatnya, Fadli Zon menilai, RUU HIP selain cacat materil juga cacat secara formil. RUU HIP berpotensi menjadi omnibus law.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Pesawat Tempur Hawk 209 Jatuh di Riau, Pilot DIlarikan ke RS Soekirman Usai Melompat
RUU HIP ingin mengatur berbagai isu, mulai dari soal demokrasi, ekspor, impor, telekomunikasi, pers, media, riset, hingga soal teknologi, sehingga pembahasannya melebar luas.
"Kelihatannya, latar belakang RUU ini sebenarnya hanya untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja," tutur dia.
"Padahal lembaga BPIP ini tak terlalu diperlukan, hanya menambah beban negara. Pernyataan pimpinannya sering membuat kegaduhan dan berpotensi memecah belah bangsa," ungkap dia.
Baca Juga: Tinjau Stasiun Bogor, Gubernur Anies Baswedan: Aturan Shift Kerja Demi Keselamatan Pekerja
Terakhir kata Fadli Zon, RUU HIP tidak mempunyai urgensi, di tengah negara yang berjuang melawan pandemi Covid-19.
Namun, dengan munculnya RUU HIP, bangsa ini kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah ditutup sejak lama.
"Jadi, alih-alih mempersatukan, RUU ini malah bisa membuka luka-luka lama sejarah dan akhirnya memecah belah," ujar dia.
Jadi, alih-alih mempersatukan, RUU ini malah bisa membuka luka-luka lama sejarah dan akhirnya memecah belah. Sebagian masyarakat curiga RUU ini digunakan untuk menyusupkan kepentingan kaum komunis atau PKI yg sudah dilarang.— Fadli Zon (@fadlizon) June 15, 2020
