Network
PR BOGOR - Terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jaksa Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa satu saksi, yakni S pada Kamis 21 Januari 2021.
S merupakan Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan.
S dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Beri Lampu Hijau bagi Pengusaha, Pemerintah Siapkan Regulasi Vaksinasi Jalur Mandiri
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjutak di Jakarta mengatakan tim jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi.
Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin 18 Januari 2021 lalu.
Jaksa penyidik pun telah menyita sejumlah data dan dokumen.
Baca Juga: 5 Tahun Buron, Eks Pejabat Kemenkes Nurdiana, Terpidana Kasus Korupsi Akhirnya Tertangkap
Penanganan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Naiknya status kasus ke penyidikan ini berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.
Diberitakan sebelumnya, jaksa penyidik telah memeriksa tiga pejabat BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu 20 Januari 2021.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, Jumat 22 Januari 2021 di NET, GTV, dan Kompas: Ada Padi Reborn
Ketiga pejabat tersebut yakni KBW selaku Deputi Direktur Pasal Modal BPJS TK, SMT selaku asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJS TK, dan SM selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK.
Selain itu, ada pun lima petinggi perusahaan manajemen investasi.
Kelimanya, yakni JHT selaku Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS selaku Presdir BNP Paribas Asset Management, MTT selaku Presdir PT Schroder Investment Management Indonesia, WW selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan OB selaku Direktur PT Kresna Sekuritas.
Baca Juga: Jadwal Acara ANTV, Trans 7, dan Trans TV Hari Ini, 22 Januari: Ada The Circle dan The Host
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal pun meminta Kejagung menyelidiki dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan.
"Kami meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan skandal megakorupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan," katanya di Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.
"Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang buruh Indonesia telah 'dirampok' oleh 'pejabat berdasi' para pimpinan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.***
