PEMBRITA BOGOR - Film "Dirty Vote" yang baru saja dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Dibuat oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono, film ini menghadirkan pandangan dari tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Salah satu lembaga yang disorot dalam film ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang disebut inkompeten dan kurang tegas dalam menangani pelanggaran pemilu.
Meski demikian, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rahmat juga menanggapi kritikan terhadap Bawaslu dalam film "Dirty Vote".
Ia lalu menjelaskan, "Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Baca Juga: Timnas AMIN Minta Bawaslu Panggil Gus Miftah soal Video Viral Bagi-bagi Uang di Pamekasan
Rahmat menegaskan bahwa kritik terhadap Bawaslu adalah hak setiap warga negara dan merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Bawaslu Tanggapi Film Dirty Vote
Ia juga mengakui bahwa perspektif masyarakat terhadap kinerja Bawaslu sangatlah penting. Meski begitu, Rahmat meyakinkan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun ia juga menyatakan, "Kami tidak bisa meng-drive (mengendalikan) perspektif masyarakat."
Menyikapi film "Dirty Vote", Rahmat berpesan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca Juga: Bawaslu Jakpus Jelaskan Alasan Batal Panggil Gibran soal Kasus Bagi-bagi Susu di CFD
Ia mengajak masyarakat untuk menjaga iklim politik yang kondusif, dengan menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik. Rahmat menekankan pentingnya menjaga ketenangan selama masa pemungutan suara, "Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut."
Film "Dirty Vote" merupakan sebuah dokumenter yang memberikan wawasan kepada para pemilih. Menurut Dandhy Dwi Laksono, film ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, "Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara."
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, yang memberikan pandangan mereka terhadap potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.***