PR BOGOR - Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 menilai langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total menyusul tngginya penambahan kasus di ibukota sudah tepat.
Pandangan ini disampaikan di tengah adanya pandangan yang berbeda dari sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengkritisi langkah Anies Baswedan.
Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, April-Juni 2020 menjadi tolak ukur keberhasilan DKI Jakarta menekan angka penyebaran virus corona lantaran saat itu pemprov menerapkan PSBB.
Baca Juga: Doa Qunut Nazilah versi MUI, Imbauan Bagi Umat Islam Menyusul Berlakunya PSBB Total DKI Jakarta
Hanya saja, penyebaran kembali masif ketika Gubernur DKI Jakarta menerapkan PSBB Transisi sejak awal Juni lalu. Bahkan, kata Wiku, dalam lima pekan terakhir, lima kota di Jakarta berstatus zona merah.
Demikian disampaikan Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung dalam saluran Youtube Sekretaris Presiden, sebagaimana dilansir dari Galamedia.com, Kamis 10 September 2020.
"Ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu pengetatan," kata Wiku.
Baca Juga: Keislaman Menteri Agama Fachrul Razi Diragukan DPR RI, Sekjen PPP: Suara Dewan Suara Elemen Rakyat
Diketahui, menanggapi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB untuk menekan laju penyebaran virus corona.
Artikel ini telah tayang di Galamedia.com dengan judul 'Anies Baswedan Dikeroyok Sejumlah Menteri, Malah Dipuji Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19'.
Tercatat, PSBB di Jakarta pertama kali dimulai pada 10 April. PSBB di Jakarta berlangsung sebanyak tiga kali sebelum akhirnya Anies Baswedan memutuskan menerapkan PSBB Transisi per awal Juni. Dalam penerapannya, PSBB transisi melonggarkan sejumlah aturan dalam PSBB.
Kegiatan yang awalnya dilarang untuk beroperasi sudah mulai dibuka, mulai dari rumah ibadah, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran dengan aturan 50 persen kapasitas dari kapasitas gedung. PSBB Transisi saat itu dipilih untuk mendorong kembali perekonomian di Jakarta yang sempat terpuruk akibat pandemi.
Baca Juga: Laut China Selatan: Posisi Indonesia Berada di Antara Tingkok dan AS, Menlu Retno: Tau Mau Terjebak
Namun, PSBB Transisi yang diterapkan kurang lebih selama tiga bulan itu berimbas kepada peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di ibu kota. Per Kamis 10 September, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus positif di Jakarta sudah mencapai 51.827 kasus.
"Pada saat sebelum PSBB kasusnya relatif masih rendah dan kemudian pada PSBB tahap 1, 2, 3 terlihat kasusnya relatif terkendali," ujar Wiku.
Sebelumnya para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengeroyok kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB total mulai 14 September 2020.
Baca Juga: BLT Rp500 Ribu per KK Cair Bulan Ini, Begini Cara Mengecek Nama Anda Masuk dalam Daftar atau Tidak
Sejumlah pernyataan diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies Baswedan sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: PSBB Total Jakarta, Pekerja di Perusahaan Nonesensial Dipastikan WFH Layaknya Awal Pandemi Covid-19
Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ikut merespons kebijakan Anies Baswedan, mengatakan, kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.
Agus Gumiwang tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain.
"Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.
Baca Juga: Pesan Ade Rai Soal Diet: Bukan Mengurangi Makan atau Bahkan Tidak Makan, Tapi Mengatur Pola Makan
Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB. Karena itu, ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.
"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujarnya.
Tak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.
Baca Juga: Buntut Lonjakan Kasus Covid-19, Rilis Film Dokumenter BTS Break The Silence: The Movie Resmi Ditunda
"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," katanya.***(Dicky Aditya/Galamedia News/PRMN)