Network
Pemkot Bogor sudah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat pada pertengahan 2023. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.
"Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta," ucapnya.
Rencananya, kawasan sekitar pemerintahan baru Kota Bogor bakal dilengkapi dengan fungsi atau fasilitas komersial dengan tujuan agar aktivitasnya lebih hidup, seperti yang pernah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur beberapa waktu lalu.
Baca Juga: MK Kabulkan Gugatan Bima Arya dan Dedie A Rachim soal Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah
Bima mengatakan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru ditargetkan selesai 2028. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan pengembang lokal serta integrasi perencanaan.
Bima Arya juga mengusulkan alokasi anggaran secara bertahap selama tiga tahun.
"Tahun ini kan ada DED Rp1,7 miliar. Jadi mudah-mudahan teman Dewan menyepakati dan pembangunan bisa dimulai tahun depan," kata Bima Arya.
Adapun pusat pemerintahan baru Kota Bogor ini dikembangkan oleh para developer seperti PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Bogor Raya, dan Kemang Regency, sebagai integrasi kawasan secara keseluruhan.***
