Network
PEMBRITA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan kajian terkait rencana pemindahan 20 kantor pemerintahan ke lahan yang akan menjadi pusat pemerintahan di Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor menjelaskan saat ini rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Proyek ini akan membangun pusat pemerintahan baru Kota Bogor di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare. Dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan, diharapkan proyek ini dapat menciptakan pusat pemerintahan baru yang terintegrasi dan mengurangi kepadatan di pusat kota.
"Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD," kata Rudy dikutip ANTARA, Kamis, 1 Februari 2024.
Terkait letak Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.
Tak hanya itu, kantor-kantor seperti Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah.
"DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya," lanjut Rudy.
Anggaran Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor
Pemkot Bogor sudah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat pada pertengahan 2023. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.
"Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta," ucapnya.
Rencananya, kawasan sekitar pemerintahan baru Kota Bogor bakal dilengkapi dengan fungsi atau fasilitas komersial dengan tujuan agar aktivitasnya lebih hidup, seperti yang pernah disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur beberapa waktu lalu.
Baca Juga: MK Kabulkan Gugatan Bima Arya dan Dedie A Rachim soal Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah
Bima mengatakan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru ditargetkan selesai 2028. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan pengembang lokal serta integrasi perencanaan.
Bima Arya juga mengusulkan alokasi anggaran secara bertahap selama tiga tahun.
"Tahun ini kan ada DED Rp1,7 miliar. Jadi mudah-mudahan teman Dewan menyepakati dan pembangunan bisa dimulai tahun depan," kata Bima Arya.
Adapun pusat pemerintahan baru Kota Bogor ini dikembangkan oleh para developer seperti PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Bogor Raya, dan Kemang Regency, sebagai integrasi kawasan secara keseluruhan.***
