Network
Dia pun mengatakan, negara tidak bisa mengesampingkan hukum karena hal-hal lain terlebih kepada ormas berseberangan dengan negara, bukan hanya dengan pemerintah,” tulis Ferdinand Hutahaean dikutip PRBandungRaya.com dari cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Senin, 28 Desember 2020.
"Kembalikan aset negara kepada negara dulu..!" tambah Ferdinand Hutahaean di akhir Tweet.
Tangkap layar Cuitan @FerdinandHaean3
Telah diberitakan sebelumnya, Mahfud MD memberikan jawaban atas somasi yang dikirim PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah.
Sebelumnya, diduga lokasi Markaz Syariah milik HRS (Habib Rizieq Shihab), Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), dibangun di atas tanah sah milik PTPN VIII.
Namun Mahfud MD mengatakan bahwa ia mendukung bila lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan pesantren.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Senin, 28 Desember 2020: Al Ingin Bongkar Makam Palsu Nindi, Kok Bisa?
Namun, ia mengatakan nantinya pengurus pondok pesantren tersebut akan bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta FPI juga dipersilahkan bergabung oleh Mahfud MD.
Mahfud MD menyampaikan hal tersebut dalam diskusi virtual yang bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya yang dilaksanakan pada Minggu, 27 Desember 2020.
