BOGOR (PR)- Biaya cukup besar Rp 14 miliar harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor setiap tahunnya hanya untuk perawatan mobil dinas.
Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, tercatat besaran biaya Rp 14.143.706.285 yang dipergunakan untuk melakukan perawatan 585 unit mobil dinas.
Terkait besaran biaya yang cukup besar itu, Sekretaris Dinas BPKAD, Lia Kania Dewi mengatakan biaya itu untuk perawatan mobil dinas roda empat. Sementara untuk kendaraan dinas roda dua menggunakan biaya pribadi.
Baca Juga: Ketimpangan Rasio Guru dan Siswa Terjadi di Kota Bogor
“Paling besar memang untuk perawatan mobil dinas, untuk roda dua bisa pakai biaya sendiri,” ujar Lia kepada Pikiran Rakyat, Rabu, 4 Desember 2019.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat tak menampik bahwa besarnya biaya perawatan mobil dinas cukup membebani APBD Kota Bogor.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor berencana mengelola biaya pemeliharaan mobil dinas melalui badan usaha milik daerah Kota Bogor.
Baca Juga: IPB Jadi Kampus Hijau Peringkat 40 Dunia
“Andai itu bisa dipegang oleh pemerintah sendiri, ya lumayan karena kalau dihitung ya besar (biaya pemeliharaan),” kata Ade Sarip.
Menurut Ade Sarip, dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang BUMD, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi memiliki sejumlah izin usaha. Tidak menutup kemungkinan, nantinya PDJT bisa berekspansi dengan mengelola usaha perbengkelan.
“Jadi PDJT bukan hanya sebagai operator bus Trans Pakuan dari hasil konversi angkot 3:1 ya. Bisa begini, PDJT bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya membuat sebuah PT. Tidak perlu mengubah Perda, tetap Perda yang lama,” kata Ade.
Baca Juga: Slot Penerima Bantuan Iuran BPJS untuk Warga Miskin Kota Bogor Masih Banyak yang Kosong
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Ade, memiliki semangat untuk menyehatkan kembali PDJT. Dengan demikian, PDJT bisa kembali menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Bogor.
“Semuanya punya semangat untuk menyehatkan PDJT, Pak Wakil, saya juga mendukung,” kata Ade.***