PR BOGOR - Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja mengkritik langkah Pemerintah Kota Bandung yang menutup Jalan Dipatiukur.
"Soal penutupan Dipatiukur sebenarnya kasihan juga karena kita saat ini sedang pemulihan ekonomi," ujar Uung saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 3 Desember 2020.
"Apalagi UMKM yang jualan pinggir jalan, baru sebentar saja dipulihkan sudah harus ditertibkan," tambahnya.
Baca Juga: Kota Bandung Terapkan PSBB Proporsional Selama 14 Hari, Ini Daftar Aturan Aktivitas yang Diizinkan
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Inilah 7 Drama Korea yang Siap Ditonton, Salah Satunya 'True Beauty'
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Usul Naik Gaji Jadi Rp8,38 Miliar, Refly Harun Sebut Mereka Berada di Zona Nyaman
Untuk diketahui, kawasan Jalan Dipatiukur Kota Bandung ini banyak sekali pelaku UMKM yang baru bangkit dari krisis pandemi Covid-19.
"Boleh makan, boleh jajan, tapi harus sesuai protokol kesehatan, misalnya duduknya jaga jarak, cara menerima pesanan dan bayar jangan sampai menimbulkan risiko tinggi penularan Covid-19," tuturnya.
Sehingga ia menegaskan, upaya yang tepat bukan memberhentikan kegiatan ekonomi di Dipatiukur secara masif, tapi membina masyarakat untuk mengingatkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Pelaku Seruan Azan 'hayya alal jihad' Ditangkap Bareskrim Polri di Sukabumi: Terancam Pidana
Baca Juga: Optimis Kurangi Kepadatan, Bupati Ade Yasin Mulai Garap Jalur Puncak Dua Tahun 2021 Mendatang
Baca Juga: Hasil Ilustrasi Seniman di Depok, Noken Papua Tampil di Laman Utama Google Hari Ini
Langkah penindakan itu pun seharusnya bisa dilakukan aparat kewilayahan tingkat kelurahan dan kecamatan.
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id sebelumnya dalam artikel "Penutupan Jalan Dipatikur Bandung Dikritik Anggota DPRD: Kasihan, Sedang Pemulihan Ekonomi", namun, ia menilai upaya tersebut tidak terlihat.
"Setiap malam terjadi kerumunan massa pada ngopi, makan, lalu kewilayahannya mana? harusnya turun menegur mereka, tapi tidak ada penindakan sama sekali," jelasnya.
Baca Juga: Kasus Benur yang Seret Edhy Prabowo, Pejabat KKP, Ngabalin Laporkan 2 Orang Pengamat: Saya Difitnah
Baca Juga: Mengenal Noken Papua Anyaman dari Serat Kulit Pohon Jadi Warisan Dunia oleh UNESCO sejak 2012 Silam
Baca Juga: Usai Tampil di Acara Kuis tvN, Penulis Webtoon 'True Beauty' Yaongyi Dikritik Habis oleh Netizen
Maka dari itu, Uung menilai harmonisasi antara penegakan hukum dan realisasi di lapangan masih sangat kontras. Belum lagi penerapan sanksi yang dianggap kurang memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Harmonisasi antara penegakan dan lapangan masih sangat jauh. Sanksi selama ini tidak menyentuh, seperti sanksi sosial, harusnya ada sanksi lain yang memberi efek jera," pungkasnya.*** (Rizky Perdana/PRFMNews.id)