Network
PEMBRITA BOGOR - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty angkat bicara terkait masih adanya sejumlah pelanggaran administratif yang terjadi ketika Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia berlangsung pada Minggu, 10 Maret 2024 lalu.
Dikutip dari ANTARA pada Rabu, 13 Maret 2024, Lolly menyatakan bahwa meskipun terdapat pembagian materi kampanye di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS), subjek yang berkampanye tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga hanya dilakukan mekanisme pencegahan saja.
Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pembukaan beberapa TPS, yang mengakibatkan pemilih harus menunggu lebih lama dari yang seharusnya.
Bahkan ada TPS yang baru dibuka hampir setengah jam setelah waktu yang ditetapkan. Ketidakpastian layanan juga dirasakan oleh pemilih karena kurangnya layanan help desk atau meja bantuan di TPS.
Gangguan keamanan juga terjadi di beberapa lokasi PSU menurut Bawaslu. "Di sela-sela proses antrian di ruang holding di lantai 2 terdapat kegaduhan karena pemilih menyuarakan yel-yel untuk mendukung pilihan masing-masing," ungkap Lolly.
Kendala logistik juga menjadi salah satu masalah serius. Banyaknya Kotak Suara Keliling (KSK) yang mengalami keterlambatan logistik menyebabkan ketidakseragaman pembukaan antar-KSK.
Puadi selaku anggota Bawaslu RI lainnya juga menjelaskan bahwa hal ini berdampak pada ketidakpastian pelayanan memilih oleh pemilih.
Selain itu, terdapat pemilih yang memilih di luar daftar pemilih tetap (DPT) lokasi KSK, yang berimplikasi pada volume antrean pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sangat banyak. Hal ini memunculkan dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
Bawaslu Soroti Banyak KSK di Kuala Lumpur Tutup Lebih Awal saat PSU
